PROKALTIM – Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH-AP) Muhammadiyah bersama koalisi masyarakat sipil melaporkan kisruh pemagaran laut di wilayah perairan Tangerang, Banten. Hal ini menyusul somasi yang sudah ditunggu selama tiga hari untuk mencabut pagar laut tersebut tidak dihiraukan.
Ketua Riset LBH-AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ghufroni, menyampaikan tidak ada tindakan serius untuk menyelesaikan aktivitas pemagaran laut yang telah merugikan nelayan sejak dibacakannya surat somasi pada 13 Januari lalu.
“Maka karena sudah melewati tenggat waktu 3×24 jam sejak somasi disampaikan, tidak ada ada pihak yang bertanggung jawab untuk membongkar kembali pagar bambu yang telah dipasang sepanjang kurang lebih 30 km di pesisir utara tangerang,” Kata Ghufron.
“Jadi, kami ingin menunjukkan komitmen dan kesungguhan kami, teman-teman koalisi masyarakat sipil: ada teman-teman dari LBH Jakarta, ada PBHI, ada KIARA, ada IMM, kemudian ada Walhi, ada Formi, banyak teman-teman yang bergabung dalam koalisi besar ini,” sambungnya.
Dalam pengaduan tersebut juga disertakan sejumlah bukti guna membantu investigasi kepolisian dalam mengungkap dalang dari pemagaran laut tersebut.
“Maka kami akan menyampaikan fakta-fakta, bukti-bukti, termasuk juga bukti yang kita dapatkan di lokasi. Dengan harapan, (dengan) pengaduan ini, polisi bisa menelusuri lebih jauh, melakukan investigasi untuk mengungkap siapa dalang pemagaran laut yang merugikan banyak orang, terutama para nelayan yang kesulitan mencari ikan karena adanya pagar yang mengelilingi pantai, sehingga memaksa nelayan untuk berlayar lebih jauh dan tentu memakan biaya yang cukup besar,” ujar Ghufron saat ditemui di Bareskrim Polri, Jumat (17/1/2025). (*)
