PROKALTIM,BALIKPAPAN – Selama delapan bulan terakhir, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Balikpapan telah menjalankan tugas penting dalam mendukung tahapan Pilkada sejak dimulainya proses pada Juni 2024.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan, Prakoso Yudho Lelono, mengungkapkan bahwa pembubaran PPK dan PPS akan dilakukan pada pertengahan Januari 2025.
“PPK dan PPS akan mengakhiri masa tugasnya pada Januari 2025. Setelah itu, mereka selesai menjalankan tugas, dan gaji mereka pun akan berakhir pada bulan ini,” ujar Prakoso Yudho Lelono, kepada awak media pada Senin (6/1/2025).
Prakoso menjelaskan bahwa badan adhoc ini dibentuk untuk membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menangani hal-hal teknis di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. PPK mulai bekerja pada Juni 2024, diikuti oleh PPS yang memulai tugas dua minggu setelahnya. Selama masa tugasnya, PPK dan PPS berperan dalam berbagai aspek teknis Pilkada, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pengawasan logistik, hingga rekapitulasi suara.
Yudho menyebutkan bahwa PPK terdiri dari 30 anggota yang mewakili enam kecamatan di Balikpapan, sementara PPS beranggotakan 102 orang, dengan tiga perwakilan dari setiap kelurahan di kota tersebut.
Setelah tugas mereka selesai, badan adhoc ini tidak lagi terlibat dalam proses pelantikan Wali Kota terpilih. Selanjutnya, tugas pemilu akan kembali dilaksanakan oleh KPU bersama jajaran permanennya.
Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi PPK dan PPS, KPU Balikpapan akan mengadakan acara pembubaran resmi pada pertengahan Januari 2025.
“Kami ingin memberikan apresiasi atas kerja keras mereka dalam menyukseskan Pilkada. Kehadiran PPK dan PPS sangat penting untuk memastikan kelancaran seluruh proses teknis,” tambah Yudho. (to)
