PROKALTIM,BALIKPAPAN – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan, Adwar Skenda Putra, mengungkapkan bahwa salah satu program kerja utama Dishub pada tahun 2024 adalah evaluasi kinerja, sementara program prioritas tahun 2025 berfokus pada sejumlah aspek penting yang terkait dengan visi Wali Kota Balikpapan.
“Program prioritas 2025 tidak terlepas dari lima prioritas Wali Kota Balikpapan, di antaranya adalah tiga hal utama. Pertama, Balikpapan Terang yang mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang berkeselamatan. Kedua, peningkatan penyediaan sarana transportasi, dan ketiganya adalah interkoneksi antar wilayah. Kami akan melanjutkan dan menindaklanjuti program-program yang sudah ada,” ujar Adwar Skenda Putra, yang akrab disapa Edo, kepada awak media pada Senin (6/1/2025).
Edo menjelaskan bahwa program Balikpapan Terang masih menyisakan banyak wilayah yang belum terjangkau, terutama di area yang sebelumnya merupakan kaplingan yang kini berkembang menjadi pemukiman. “Untuk tahun 2025, kami akan memanfaatkan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) yang langsung dipasang di lingkungan RT yang membutuhkan. Setiap RT kemungkinan akan mendapatkan dua unit PJUTS sebagai bantuan penerangan,” katanya.
Selain itu, Edo menambahkan bahwa pada tahun 2025, Dishub juga akan membuat Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan terminal, serta merencanakan revisi pelabuhan Sepid di Baru Tengah. Diharapkan, pada tahun 2026, anggaran dari Pemerintah Provinsi atau Pusat dapat tersedia untuk proyek pembangunan tersebut.
Mengenai interkoneksi antar wilayah, Edo menegaskan bahwa program Balikpapan City Transport (BCT) tetap menjadi prioritas utama. Salah satu langkah yang sedang digenjot adalah mendorong keberadaan angkutan umum seperti kendaraan pengumpan (feeder) di lingkungan. “Evaluasi terakhir menunjukkan masih banyak angkutan kota yang enggan menjadi feeder di trayek yang telah disiapkan,” ujarnya.
Edo menambahkan, jika sampai pertengahan tahun ini tidak ada angkutan kota yang bersedia menjadi feeder, pihak Dishub akan menyerahkan pengelolaannya kepada pihak swasta dengan tarif yang telah ditentukan. “Model pengelolaan ini akan mirip dengan BCT, dengan koridor standar seperti yang ada di Surabaya,” pungkasnya. (to)
