PROKALTIM – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menegaskan akan memperkuat pengawasan terhadap penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI), khususnya deepfake, yang semakin marak digunakan untuk tindak kejahatan siber.

Dalam konferensi pers yang digelar Jumat (7/2), Brigjen Himawan Bayu Aji mengungkapkan bahwa deepfake telah menjadi ancaman serius, terutama dalam penyebaran disinformasi dan penipuan berbasis digital.

“Teknologi AI yang seharusnya membantu kehidupan kita sehari-hari kini mulai disalahgunakan oleh oknum tertentu. Deepfake menjadi alat yang efektif bagi pelaku kejahatan siber untuk menipu masyarakat,” ujarnya.

Deepfake merupakan teknologi berbasis AI yang dapat memanipulasi gambar, video, dan audio sehingga tampak seperti aslinya. Kejahatan siber berbasis deepfake semakin berkembang di Indonesia, terutama dalam kasus penipuan yang mengatasnamakan pejabat negara.

“Kasus terbaru yang kami ungkap menunjukkan bagaimana pelaku menggunakan wajah Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam video palsu untuk menipu masyarakat. Modus ini berbahaya karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah,” jelasnya.

Dalam kasus yang diungkap Bareskrim Polri, tersangka berinisial JS memanfaatkan akun Instagram untuk menyebarkan video deepfake dengan narasi palsu tentang bantuan pemerintah. Masyarakat yang percaya kemudian diminta mentransfer uang sebagai biaya administrasi, padahal bantuan tersebut tidak pernah ada.

Polri tidak tinggal diam dalam menghadapi ancaman ini. Saat ini, penyelidikan terhadap kasus ini masih terus berlanjut untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan atau sindikat yang lebih besar di balik aksi ini.

Selain itu, Polri juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) untuk menghapus konten berbahaya dan menutup akun-akun yang digunakan untuk menyebarkan video manipulatif.

“Kami mengapresiasi langkah proaktif Kemenkomdigi yang telah melakukan pemblokiran terhadap akun tersangka. Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam menangani kejahatan siber,” kata Brigjen Himawan.

Selain penegakan hukum, Polri juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat dalam menghadapi ancaman deepfake.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, terutama yang beredar di media sosial. Jangan mudah percaya pada video atau audio yang tampak realistis tanpa sumber yang jelas,” tambahnya.

Polri juga mendorong masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan konten deepfake mencurigakan agar dapat ditindaklanjuti secepatnya. (*)