PROKALTIM – Anggota Komisi V DPR RI, Irmawan, menilai pemotongan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bisa memicu banyak pengangguran.
Hal ini dikarenakan berbagai proyek Kementerian PU termasuk dalam preservasi jalan dan jembatan menggunakan skema padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja.
“Kalau ada efisiensi ini, dikuatirkan malah rakyat jadi korban karena tidak mendapatkan merasakan manfaatnya,” katanya.
Diketahui anggaran Kementerian PU tahun 2025 adalah Rp29,57 triliun dari sebelumnya alokasi pagu anggaran sebesar Rp110.95 triliun.
Pemangkasan anggaran ini sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD Tahun 2025.
“Kami mendukung program efisiensi yang diinstruksikan oleh Pemerintah. Tapi kami juga berharap, pemerintah berpihak kepada masyarakat karena pembangunan infrastruktur ini juga demi kemaslahatan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Irmawan, pemotongan anggaran ini berdampak pada adanya efisiensi pembatasan perjalanan dinas, penggunaan dana tanggap darurat selektif, hingga efisiensi belanja non operasional.
Bahkan, efisiensi tersebut dapat berdampak pada target pembangunan infrastruktur sehingga mengalami pembatasan. Total dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di tahun ini menjadi Rp29,57 triliun.
Dengan anggaran tersebut, sebanyak Rp10,70 triliun digunakan untuk sumber daya air. Salah satunya dengan hanya membangun satu unit Bendungan Jenelata, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 16.000 hektare area, dan pembangunan 450 hektare area pembangunan daerah irigasi.
Efisiensi anggaran juga berdampak pada tidak adanya kawasan yang mengalami penataan bangunan dan lingkungan.
“Tidak ada kawasan pariwisata yang mengalami penataan karena efisiensi anggaran ini,” pungkasnya. (*)
