PROKALTIM – Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
Pemerintah dinilainya sudah sangat memperhatikan nasib petani dari keterpurukan yang selama ini dialami.
“Saya bersyukur dan meyakini, kalau ini secara konsisten dijalankan oleh pemerintah, maka petani bisa tersenyum untuk menikmati pembelian harga yang wajar dari pemerintah,” kata Firman, Kamis (13/2/2025).
Politikus senior partai Golkar ini juga mengingatkan pemerintah agar lebih proaktif turun ke petani dengan sistem jemput bola untuk membeli gabah hasil panen.
Dia beranggapan, apabila pemerintah tidak menerapkan sistem jemput bola, maka dikhawatirkan Bulog akan ketinggalan dari para pengepul dan pedagang.
Adapun kebijakan pemerintah ini juga memiliki kekurangan. Yaitu, dengan pembelian gabah petani kondisi apapun, panen apa adanya, maka akan ada konsekuensi hasil berasnya tidak akan bisa memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan Badan Pangan – dengan kadar patahan 25% dan spek sosok 95%. Pasalnya, tidak banyak penggilingan padi masyarakat yang memiliki pengering (dryer) atau mesin selep modern.
“Mengingat pembelian gabah petani menggunakan anggaran negara, maka setiap pembelian gabah dan beras petani harus memenuhi aspek dari kualitas dan persyaratan yang ditetapkan Badan Pangan Nasional. Karena semua harus diaudit BPK,” ujar anggota Baleg DPR ini.
Selain itu, konsekuensinya, Bulog juga harus siap dengan dana cash yang setiap saat dapat dicairkan untuk penyerapan pembelian gabah dan beras petani tersebut.
Karena persaingan pembelian di lapangan, Bulog akan dihadapkan dengan pedagang besar dan pengebas yang selalu dengan pola ngijon. (*)
