PROKALTIM,BALIKPAPAN – Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang, menegaskan bahwa kegiatan Komisi III tidak hanya terbatas pada rapat di kantor, tetapi juga termasuk kunjungan ke perusahaan-perusahaan untuk membangun komunikasi.
“Komisi III keliling bukan untuk intimidasi perusahaan, tetapi untuk membangun komunikasi yang lebih baik,” ujar Oddang kepada awak media, pada Rabu (19/2/2025).
Syarifuddin Oddang juga menyoroti pengurangan anggaran untuk perawatan infrastruktur di APBD, yang mendorong pihaknya untuk terus menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Balikpapan.
Ia menyebutkan bahwa masalah banjir di Balikpapan, yang kini kembali menjadi sorotan, membutuhkan perhatian lebih dari sektor industri.
Menurutnya, perusahaan yang beroperasi di kota ini harus berperan aktif membantu pemerintah dalam penanggulangan masalah banjir yang terus berulang.
Oddang menambahkan, banjir di Balikpapan tidak hanya terjadi di daerah pinggiran, tetapi juga di pusat kota, seperti di kawasan Damai, MT Haryono, Tugu Adipura, dan Karang Anyar. Bahkan, kawasan industri di Kariangau, yang terletak di perbatasan Balikpapan Barat dan Utara, juga terdampak genangan air saat hujan deras.
“Mengingat kondisi banjir yang terjadi di berbagai titik, kami menilai perusahaan yang beroperasi di kawasan industri harus memberikan kontribusi lebih dalam penanganan masalah ini,” ujarnya.
Menurutnya, aktivitas operasional perusahaan, termasuk penggunaan alat berat dan kendaraan besar, berpengaruh terhadap infrastruktur kota, seperti drainase dan jalan. Namun, kontribusi sektor industri dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur tersebut masih minim.
“Mereka sudah memanfaatkan fasilitas umum, tetapi ketika ada kerusakan, justru pemerintah yang harus memperbaiki. Kami meminta agar perusahaan ikut merawat dan memperbaiki infrastruktur, agar tidak semua dibebankan kepada pemerintah,” tegasnya.
Politisi dari Partai Hanura ini juga menyebutkan bahwa sekitar 40 persen titik banjir di Balikpapan belum bisa dikendalikan sepenuhnya.
Walaupun pemerintah telah merancang berbagai langkah antisipasi, pembebasan lahan masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, keterlibatan perusahaan dalam penanganan banjir dinilai sangat penting untuk solusi yang lebih efektif.
“Pemerintah perlu menggandeng sektor industri dalam upaya mitigasi banjir. Tidak bisa hanya mengandalkan APBD, sementara mereka juga menikmati fasilitas yang disediakan pemerintah,” jelasnya.
DPRD Balikpapan berharap agar pemerintah kota mengeluarkan regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk berkontribusi dalam pemeliharaan infrastruktur sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka.
Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban APBD sekaligus memastikan sistem drainase yang lebih baik di Balikpapan, sehingga dapat mengurangi risiko banjir, terutama di masa depan sebagai penyangga IKN. (to)
