PROKALTIM,BALIKPAPAN – Komite IV DPD RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Pemerintah Kota Balikpapan pada Selasa (25/2/2025), guna menyusun Daftar Inventarisir Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Nawardi menjelaskan bahwa revisi UU PNBP bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dalam pembagian dana bagi hasil dan transfer daerah, khususnya bagi daerah penghasil sumber daya alam, seperti Kaltim. Meskipun Kaltim dikenal sebagai penghasil minyak, gas, dan batu bara, kontribusi daerah terhadap penerimaan negara masih tergolong rendah, dengan hanya 15,5 persen dari hasil gas yang diterima daerah tersebut.
“Harapan kami, ke depan ada peningkatan bertahap, seperti 20 persen hingga 25 persen dari hasil migas yang diterima oleh daerah penghasil. Bahkan, ada usulan untuk meningkatkan hingga 40 persen dari PNBP untuk daerah penghasil,” kata Nawardi.
Selain itu, Nawardi juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan PNBP. Selama ini, banyak daerah yang tidak mengetahui secara pasti jumlah PNBP yang dipungut dari wilayah mereka, dan hanya menerima bagi hasil yang ditransfer dari pusat.
“Saya mendorong agar Kementerian Keuangan dan Perbendaharaan Negara memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PNBP. Kepala daerah harus tahu dengan jelas potensi PNBP dari daerah mereka, berapa yang diterima, dan berapa yang seharusnya mereka terima. Tanpa transparansi, potensi korupsi dan penyelewengan akan tetap ada,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nawardi menegaskan bahwa revisi RUU ini akan menjadi sarana untuk menampung aspirasi daerah, khususnya mengenai keadilan dalam pembagian hasil PNBP. Dia berharap agar penerimaan PNBP yang diterima oleh daerah penghasil dapat meningkat, dan memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Semoga dengan momentum kepemimpinan presiden baru, ada perhatian lebih terhadap daerah. Sesuai dengan cita-cita Presiden, yakni meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (to)
