PROKALTIM – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sepakat menjalin kerja sama untuk menangani kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan.
Kesepakatan ini disampaikan dalam pertemuan antara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Pengurus PBNU Alissa Wahid di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa isu kekerasan di lembaga pendidikan, baik sekolah, madrasah, ataupun pesantren, menjadi perhatian serius pihak kepolisian.
Oleh karena itu, Polri akan segera merealisasikan nota kesepahaman (MoU) dengan PBNU untuk mempercepat langkah-langkah pencegahan dan penanganan kekerasan di lembaga pendidikan berbasis keagamaan.
“Tentunya kami menyambut baik kerja sama ini karena memang isu kekerasan di pesantren menjadi perhatian publik. Polri juga terus mengembangkan satuan kerja khusus yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan di pesantren,” ujar Kapolri, Jendral Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sementara itu, Alissa Wahid menyatakan bahwa PBNU telah mengambil langkah konkret untuk meminimalisir, menurunkan, dan bahkan memberantas kekerasan di lingkungan pendidikan, baik di sekolah, madrasah, maupun pesantren.
“Oleh karena itu, kami membutuhkan bantuan dan kerja sama dari Polri untuk menangani isu ini dengan lebih efektif,” kata Alissa.
Selain kekerasan di lembaga pendidikan, pertemuan ini juga membahas isu lain yang menjadi perhatian NU, termasuk upaya menjaga keberagaman, memperkuat toleransi, serta menangkal radikalisme yang masih muncul di beberapa wilayah.
Dengan adanya upaya ini, diharapkan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan, terutama di pesantren, dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terkoordinasi, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi para santri dan siswa. (*)
