PROKALTIM – Ombudsman RI menerima banyak keluhan dari wajib pajak terkait gangguan dalam penggunaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax).
Sistem yang dikembangkan untuk memperbaiki layanan administrasi perpajakan ini justru mengalami berbagai kendala teknis, termasuk bug yang menghambat akses pengguna.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menegaskan bahwa jika permasalahan ini tidak segera diatasi, Coretax berpotensi mengalami maladministrasi.
“Bug dalam aplikasi menyebabkan sistem tidak dapat berjalan normal, sehingga menghambat layanan perpajakan. Ini harus segera diperbaiki agar tidak merugikan wajib pajak,” ujar Yeka di Kantor Ombudsman RI, Rabu (12/2/2025).
Selain bug, Ombudsman juga menemukan beberapa permasalahan lain, seperti keterbatasan akses layanan bagi pengguna serta ketidakefektifan sistem dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.
Ombudsman pun meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk segera menangani kendala teknis yang dialami pengguna.
Selain itu, Ombudsman juga mengingatkan agar DJP menyediakan saluran pengaduan yang efektif serta memberikan solusi bagi wajib pajak yang kesulitan menggunakan layanan Coretax.
Menindaklanjuti keluhan masyarakat, Ombudsman RI telah menggelar pertemuan dengan DJP pada 11 Februari 2025.
Hadir dalam pertemuan tersebut Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi, serta Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP, Hantriono Joko Susilo.
Ombudsman berharap hasil pertemuan ini dapat mendorong perbaikan sistem agar layanan perpajakan berbasis digital bisa berjalan optimal dan tidak memberatkan wajib pajak. (*)
