PROKALTIM,BALIKPAPAN – Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Haris, bersama sejumlah anggota Komisi III lainnya melakukan pengecekan proyek pembangunan Gedung DPRD Kota Balikpapan yang terletak di belakang Gedung Lama. Dalam cek ke proyek tersebut, H. Haris mengungkapkan rasa kecewanya terhadap kondisi terkini gedung baru yang masih dalam tahap penyelesaian.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, H. Yusri, juga turut hadir dalam pengecekan ini untuk menyaksikan langsung pengerjaan proyek tersebut.
Haris menyoroti kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar, mengingat pengerjaan tersebut melibatkan Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Manajemen Konstruksi (MK), dan tim perencana yang telah dibayar. Ia mempertanyakan apakah pekerjaan tersebut telah memenuhi spesifikasi yang ditentukan, terutama setelah melihat kondisi terkini yang memprihatinkan.
“Saat kami turun ke lapangan, baru saja dipegang, gipsumnya langsung jebol,” ujar H. Haris kepada awak media, Rabu (19/3/2025).
Ia juga mengkritik masalah bocornya bagian tertentu dan pelafon yang melendut, bahkan ruang paripurna yang baru saja dipasang harus dibongkar karena sudah mulai melendut, yang menurutnya sangat berbahaya.
Politisi PDIP ini mempertanyakan fungsi dari MK, DPU, dan tim perencana yang terlibat dalam proyek ini.
Ia menyatakan sangat kecewa karena proyek pembangunan gedung DPRD ini menghabiskan ratusan miliar rupiah, namun kualitas pekerjaannya jauh dari yang diharapkan.
“Kami tidak pernah diberitahu tentang masalah pembangunan ini, dan kami baru tahu setelah gedung ini hampir selesai,” tambahnya.
Haris juga menyayangkan pemasangan sistem kelistrikan dan mekanikal yang tidak sesuai prosedur. Menurutnya, prosedur standar, seperti yang diatur dalam ISO, tidak diterapkan dengan benar, yang berpotensi membahayakan keselamatan.
Ia menyoroti penggunaan bahan besi holo yang dianggap tidak sesuai untuk menopang berat beban pelafon, sehingga dikhawatirkan dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut.
Terkait dengan jadwal penggunaan gedung baru ini, Haris menyebutkan bahwa semestinya gedung ini dapat digunakan pada tahun 2025, meski masih ada dana yang perlu dialokasikan untuk penyelesaian interior.
“Kami akan lihat apakah gedung ini bisa digunakan tahun 2025. Jika bisa, ya, siap-siap saja,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Haris menambahkan bahwa gedung ini membutuhkan pemeliharaan lebih lanjut dan anggaran tambahan. Ia khawatir jika kondisi ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan akan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait kualitas pengerjaan yang jauh dari standar.
Haris mengimbau agar gedung tersebut tidak diterima jika kualitasnya masih jauh dari harapan.
“Uang yang digunakan bukan sedikit, tetapi ratusan miliar. Seharusnya kualitasnya bisa jauh lebih baik,” tegasnya. (to)
