PROKALTIM – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini bersama Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) menghadiri Sidang Parlemen Dunia (IPU) ke-150 di Tashkent Uzbekistan, pada 5–9 April 2025.

Salah satu agenda penting dan diperjuangkan oleh Delegasi Indonesia dan sejumlah negara agar masuk dalam rekomendasi IPU adalah penghentian agresi Israel serta pengakuan Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.

“Parlemen Indonesia mengusulkan dan melakukan lobi agar solusi dua negara atau two state solution di mana Palestina menjadi negara yang merdeka dan berdaulat diterima sebagai rekomendasi atau emergency item Sidang IPU ke-150,” ungkap Jazuli.

Bagi Indonesia, kata Jazuli, perjuangan melawan penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina adalah amanat Konstitusi.

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Maka, sampai kapan pun Indonesia tidak akan lelah berjuang untuk mewujudkannya.

Anggota Komisi I DPR RI ini menegaskan sampai kapanpun Indonesia tidak akan bekerja sama dengan negara penjajah (Israel).

Sebaliknya, akan terus berjuang mendukung kemerdekaan negara yang hingga kini masih terjajah (Palestina). Inilah pesan pendiri dan proklamator Republik Indonesia Bung Karno, sebutnya.

“Kita terus berjuang dan tidak akan mundur sejengkal pun dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di Sidang Parlemen Dunia IPU. Kita terus melobi negara-negara khususnya negara Islam, Timur Tengah, dan Afrika agar resolusi two state solution bisa diterima,” terang Jazuli.

Dalam sesi “Komite Perdamaian dan Keamanan Dunia”, Anggota DPR Dapil Banten ini menegaskan agar Parlemen Dunia bersikap tegas untuk menghentikan kekejaman dan genosida yang terjadi di Gaza.

Jazuli mengetuk nurani anggota Parlemen Dunia atas apa yang terjadi di Palestina yang disebutnya sebagai tragedi kemanusiaan paling menyedihkan dalam sejarah umat manusia.

“Stop penjajahan. Stop genosida. Jangan biarkan rakyat Palestina meregang nyawa dan kita hanya diam saja. Bagaimana mungkin kita menunda resolusi untuk Palestina, sementara setiap hari rakyat sipil, bayi, anak-anak, perempuan, dan orang tua dibantai di Gaza?” pungkasnya. (*)