Search
Search
Close this search box.

Soroti Capaian dan Tantangan Pemkot, Fraksi PDI Perjuangan Dorong Reformasi Layanan Publik dan Tata Kelola Anggaran

PROKALTIM,BALIKPAPAN — Evaluasi tahunan terhadap kinerja Pemerintah Kota Balikpapan kembali digelar dalam Rapat Paripurna Ke-9 Masa Sidang II Tahun 2025, pada Senin (21/4/2025). Melalui forum resmi tersebut, DPRD Balikpapan menyoroti berbagai capaian sekaligus tantangan yang dihadapi selama tahun anggaran 2024, dengan menelurkan 11 rekomendasi strategis untuk perbaikan ke depan.

Fraksi PDI Perjuangan menjadi salah satu pihak yang tampil kritis dalam sidang tersebut. Lewat juru bicaranya, Muhammad Najib, fraksi ini menyampaikan bahwa meskipun roda pemerintahan berjalan relatif baik, sejumlah indikator pembangunan belum menunjukkan performa optimal. Beberapa target dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, Renstra OPD, dan RKPD dinilai belum tercapai.

“Evaluasi ini bukan sekadar formalitas, tapi bentuk komitmen kami memastikan pemerintahan tetap berpijak pada prinsip transparansi dan keberpihakan terhadap rakyat,” ujar Najib dalam penyampaiannya.

Tak tanggung-tanggung, fraksi menyusun rekomendasi di 11 sektor vital—mulai dari reformasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerataan pendidikan dan tenaga pendidik, hingga efisiensi belanja daerah. Sorotan tajam juga diarahkan pada buruknya sistem distribusi air bersih, ketimpangan infrastruktur, serta lambannya modernisasi layanan publik.

Salah satu usulan yang mencuat adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan LKPJ di tahun-tahun mendatang. Hal ini dipandang penting guna mendorong akuntabilitas dan respons cepat terhadap program-program yang stagnan.

Fraksi juga menekankan urgensi perombakan sistem pajak dan retribusi demi menekan potensi kebocoran PAD. Selain itu, persoalan banjir, yang masih menghantui warga kota, turut diangkat melalui desakan integrasi sistem drainase dan perbaikan tata kelola lingkungan hidup.

Kritik juga diarahkan pada BUMD, terutama dalam hal profesionalisme pengisian jabatan dan kinerja PERUMDA yang dinilai belum maksimal dalam mendukung pelayanan publik.

“Ke depan, kami harap rekomendasi ini tidak hanya menjadi catatan, tapi menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan yang lebih terukur dan berdampak,” tambah Najib.

Di akhir penyampaiannya, ia juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mewujudkan transformasi Balikpapan sebagai kota modern yang inklusif dan tetap berlandaskan nilai-nilai Madinatul Iman. (to)

Agar Tidak Ketinggalan Informasi Terbaru
Ikuti Berita Kami di Google News, Klik Disini

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top

PROKALTIM GROUP

Kategori Berita
Daerah

Pendaftaran Kolomnis Kaltimsiana

[gravityform id="3" title="false" description="false" ajax="true"]