PROKALTIM,BALIKPAPAN – Meski pasokan gas elpiji secara umum di Kota Balikpapan terbilang stabil, namun ketersediaan gas bersubsidi ukuran 3 kilogram masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Permintaan yang tinggi dan kuota yang terbatas membuat distribusi gas melon ini kerap tersendat.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Balikpapan dari Fraksi PKS, Japar Sidik, yang menilai gas subsidi merupakan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya kalangan rumah tangga menengah ke bawah.
“Setelah minyak tanah tidak lagi digunakan, masyarakat bergantung penuh pada gas untuk memasak. Namun, distribusinya masih sering bermasalah karena kuotanya belum cukup,” jelas Japar, pada Kamis (22/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa gas elpiji terbagi menjadi dua jenis: subsidi dan non-subsidi. Untuk elpiji non-subsidi tersedia ukuran 5,5 kg, 12 kg, hingga 50 kg. Sementara gas subsidi hanya tersedia dalam tabung 3 kg dan diperuntukkan bagi kelompok tertentu seperti rumah tangga miskin, pelaku UMKM, dan nelayan kecil.
Menurut Japar, kuota gas subsidi yang terealisasi di Balikpapan tahun 2024 hanya sekitar 19.000 metrik ton. Jumlah ini dianggap belum mencukupi kebutuhan masyarakat. “Kami sudah mengajukan penambahan kuota untuk tahun 2025 menjadi 30 ribu ton, dan ini telah kami bahas dengan Dinas Perdagangan, Dinas Perekonomian, serta Pertamina Patra Niaga,” terangnya.
Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berdasarkan data dari kementerian, kuota gas subsidi Balikpapan tahun 2025 hanya ditetapkan sebesar 19.248 metrik ton—jauh di bawah Samarinda yang mendapat alokasi 28.900 metrik ton.
Melihat ketimpangan tersebut, DPRD mendesak agar pemerintah pusat meninjau kembali kuota untuk Balikpapan. “Kami terus berupaya menyuarakan kebutuhan warga. Pemerintah daerah juga telah menyurati pemerintah pusat agar kuota bisa dinaikkan sesuai kebutuhan riil,” tutup Japar. (to)
