PROKALTIM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya mengejar kemandirian fiskal di tengah posisi strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Meski geliat pembangunan mulai tampak, target untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat dinilai masih jauh dari harapan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PPU, Hadi Saputro, mengakui bahwa struktur ekonomi daerah saat ini belum cukup kuat untuk menopang kebutuhan pembiayaan secara mandiri.
“Kalau untuk PPU, sangat jauh. Kita kalau mau mengurangi ketergantungan, kalau dari sisi yang ada saat ini, sangat jauh. Tetapi minimal sudah berjuang,” ujar Hadi, belum lama ini.
Ia menilai, salah satu strategi kunci untuk mempercepat kemandirian fiskal terletak pada realisasi investasi, khususnya di sektor manufaktur dan industri. Sayangnya, hingga kini sektor tersebut belum menunjukkan geliat signifikan di wilayah PPU.
“Kemandirian itu bisa kita capai jika investasi manufaktur atau industri itu bisa terealisasi,” kata Hadi.
Menurutnya, keberadaan IKN seharusnya menjadi peluang emas bagi PPU untuk menarik arus investasi. Namun untuk mewujudkannya, pemerintah daerah perlu membenahi berbagai aspek pendukung seperti infrastruktur dasar, kepastian hukum, dan regulasi yang berpihak pada kemudahan berusaha.
Ia menambahkan bahwa selama ini upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih berlangsung, namun capaian belum mampu menandingi kebutuhan fiskal yang terus meningkat, terutama dalam mendukung pembangunan di berbagai sektor strategis.
Pemerintah daerah pun dihadapkan pada tantangan membangun ekosistem investasi yang kompetitif agar tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan kawasan IKN, tetapi turut memetik manfaat ekonomi jangka panjang.
Langkah ini, menurut Hadi, akan menjadi penentu bagi masa depan PPU sebagai daerah yang mampu berdiri di atas kaki sendiri secara fiskal dan berdaya saing di tengah transformasi nasional. (Adv)
Be First to Comment