Perizinan Perumahan Disorot DPRD Balikpapan, Dinilai Picu Banjir Parah
PROKALTIM,BALIKPAPAN – Banjir besar yang melanda Balikpapan belum lama ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah. Tak hanya melumpuhkan aktivitas warga, genangan yang berlangsung cukup lama itu juga membuka kembali persoalan klasik: buruknya tata kelola perizinan perumahan.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, angkat bicara soal penyebab banjir yang kian sering terjadi. Ia menilai salah satu biang keladinya adalah lemahnya pengawasan terhadap izin pembangunan perumahan.
“Banjir kali ini cukup tinggi dan bertahan lama. Dampaknya luar biasa terhadap kehidupan warga. Kita tidak bisa anggap remeh lagi persoalan ini,” kata Alwi saat ditemui di Gedung DPRD Balikpapan, pada Selasa (24/6/2025).
Alwi mendukung langkah tegas yang direncanakan Wali Kota terhadap pengembang yang membangun perumahan tanpa izin lengkap. Ia menyoroti praktik yang menurutnya kerap dilakukan sejumlah pengembang: membangun tanpa memperhatikan kewajiban seperti pembuatan bozem atau kolam retensi.
“Banyak perumahan yang belum memenuhi syarat penting seperti site plan, izin lingkungan, maupun bangunan pengendali banjir (bendali). Ini yang akhirnya memperparah situasi saat hujan deras datang,” ujarnya.
Tak hanya pengembang, Alwi juga menuding ada dugaan kelalaian dari oknum di instansi terkait. Ia menyayangkan jika ada perizinan yang tetap dikeluarkan meski belum memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan.
“Kalau seperti ini dibiarkan, banjir akan terus jadi masalah tahunan. Pengembang yang izinnya belum lengkap akan kami panggil. Bahkan kalau mereka sudah bangun tapi berencana menambah unit tanpa izin, kami akan hentikan dulu prosesnya sampai semua dokumen dilengkapi,” tegas politisi tersebut.
Tak hanya soal perizinan, Alwi juga menggarisbawahi pentingnya penanganan teknis di lapangan. Salah satunya adalah penumpukan sedimen di sejumlah titik yang rawan banjir, seperti kawasan MT Haryono. Ia mendesak Dinas Pekerjaan Umum agar lebih serius dan memprioritaskan anggaran untuk menangani persoalan ini.
“Kalau memang sedimen jadi penyebab utama, maka harus diangkat. Tidak bisa ditunda-tunda. Kami di DPRD berharap ada alokasi anggaran yang jelas dan terarah untuk penanganan banjir, bukan sekadar tambal sulam,” pungkasnya. (to)
