DPR Minta Anggota TNI Pemukul Staf Artis Zaskia Mecca Ditindak Tegas

PROKALTIM — Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal menyoroti kasus pemukulan terhadap staf artis Zaskia Mecca yang dilakukan seorang oknum TNI.

Diketahui kasus itu menuai perhatian publik dan menambah daftar panjang tindakan kekerasan yang melibatkan prajurit TNI.

Pria yang akrab disapa Daeng Ical ini menegaskan bahwa TNI sebagai institusi pertahanan negara harus bertindak tegas terhadap anggotanya yang terbukti melanggar hukum dan melakukan kekerasan.

“Kekerasan seperti ini tidak boleh dibiarkan apalagi berulang. Prajurit TNI harus memberi teladan disiplin dan perlindungan kepada masyarakat, bukan justru melakukan tindakan yang mencederai rasa aman publik,” kata Daeng Ical, Jumat (26/9/2025).

Menurutnya, kasus ini bukan insiden tunggal. Beberapa waktu lalu, publik juga dikejutkan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oknum TNI terhadap seorang driver ojek online di Pontianak, Kalimantan Barat. Akibat insiden itu, korban mengalami patah hidung. Rangkaian kasus ini, kata Daeng Ical, harus menjadi alarm serius bagi institusi militer untuk memperkuat pengawasan internal.

“Kekerasan yang dilakukan aparat tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap TNI sebagai penjaga kedaulatan negara. Kalau kasus serupa terus terjadi, akan ada kesan bahwa kekerasan sudah menjadi budaya. Ini sangat berbahaya,” ujarnya.

Sebagai prajurit, kata Daeng Ical, anggota TNI terikat dengan aturan disiplin dan kode etik militer yang seharusnya membuat mereka lebih terkendali dibanding masyarakat biasa. Ia menekankan bahwa sikap arogan di jalan raya, pelanggaran lalu lintas, hingga kekerasan fisik terhadap masyarakat sipil sama sekali tidak bisa ditoleransi.

“Anggota TNI wajib menaati hukum dan aturan yang berlaku, termasuk aturan lalu lintas. Tugas mereka adalah menjaga rakyat, bukan menyakiti. Prajurit TNI mesti memiliki ketahanan mental dan empati yang lebih kuat,” tuturnya.

Daeng Ical memastikan bahwa Komisi I DPR RI akan membahas persoalan ini secara khusus dalam rapat dengan TNI. Komisi I, yang memiliki fungsi pengawasan terhadap bidang pertahanan, akan meminta penjelasan resmi sekaligus mendorong adanya langkah konkret untuk mencegah kasus serupa di masa mendatang.