PROKALTIM,BALIKPAPAN — DPRD Kota Balikpapan meminta masyarakat memahami kondisi fiskal daerah yang diperkirakan mengalami tekanan pada tahun 2026. Situasi ini dipicu oleh kebijakan pemerintah pusat yang memangkas alokasi anggaran daerah, sehingga memaksa pemerintah kota melakukan penyesuaian kebijakan belanja tahun depan.
Anggota DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, mengatakan kondisi tersebut menuntut pemerintah kota lebih selektif dalam menetapkan program prioritas. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan memahami keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah.
“Yang jelas, tahun depan kemampuan fiskal kota tidak sekuat sebelumnya. Pemerintah perlu memperkuat program prioritas agar pelaksanaan kegiatan tetap efektif dan tepat sasaran,” ujar Andi Arif Agung, yang disapa akrab A3, pada Kamis (23/10/2025).
Menurut A3, masa reses menjadi momentum penting bagi anggota dewan untuk menyampaikan kondisi fiskal tersebut secara langsung kepada masyarakat. Keterbukaan informasi mengenai keuangan daerah dinilai penting agar publik memahami alasan di balik berbagai penyesuaian kebijakan.
“Masyarakat berhak tahu kondisi fiskal kota. Saat mereka menyampaikan aspirasi, kami juga perlu menjelaskan situasi keuangan yang sedang tertekan. Harapannya, warga dapat memahami arah kebijakan prioritas yang ditempuh pemerintah,” katanya.
Selain menjaring aspirasi, A3 menilai reses juga berfungsi sebagai sarana edukasi publik mengenai kondisi fiskal. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menyampaikan usulan serta turut berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan kota.
“Kami ingin warga menjadi bagian dari solusi. Jika semua pihak memahami kondisi fiskal, maka perencanaan pembangunan bisa berjalan lebih realistis dan berkelanjutan. Ini tantangan kita bersama tahun depan,” ujarnya.
Lebih lanjut, A3 mendorong Pemerintah Kota Balikpapan memastikan sisa anggaran yang tersedia digunakan secara optimal. Ia menegaskan program pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik harus tetap menjadi prioritas meskipun ruang fiskal menurun. Salah satu fokusnya adalah penanganan banjir di wilayah kota minyak itu.
“Yang utama tetap kebutuhan masyarakat. Keterbatasan fiskal bukan alasan untuk mengabaikan pelayanan dasar. Kondisi ini justru menjadi pengingat agar tata kelola anggaran daerah semakin efisien dan transparan,” pungkasnya. (to)
Be First to Comment