PROKALTIM,BALIKPAPAN – Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Suriani, menggelar kegiatan reses di RT 17 Kelurahan Lamaru, Balikpapan Timur, pada Rabu (22/10/2025). Kegiatan yang berlangsung di halaman rumah warga itu menyerap beragam aspirasi masyarakat, mulai dari persoalan air bersih, pendidikan, hingga perizinan usaha mikro.
Reses ini turut dihadiri sejumlah perwakilan instansi terkait. Di antaranya Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Balikpapan Cokorda Ratih Kusuma, perwakilan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian, Sekretaris Camat Balikpapan Timur, hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini dimanfaatkan warga untuk menyampaikan langsung keluhan dan kebutuhan mereka.
Salah satunya disampaikan Ibu Wahyu, warga RT 17 yang mengeluhkan sulitnya pelaku UMKM mengurus label halal dan izin PIRT. “Saya pelaku bisnis online, tapi di sini kesulitan mengurus label halal dan PIRT. Apakah ada kebijakan dari Ibu Dewan dan tim untuk mempermudah hal ini ke depannya?” ujarnya.
Keluhan lain datang dari Aisyah, yang menyoroti persoalan sambungan air PDAM. “Saya sudah tiga kali ajukan pemasangan, tapi ditolak karena pipa induk belum tersedia. Diminta biaya Rp11 juta, padahal hanya dua rumah di sana,” keluhnya.
Menanggapi hal itu, Suriani menegaskan bahwa kegiatan reses ini memang bertujuan untuk mendengar langsung suara masyarakat. “Aspirasi warga, khususnya RT 17 dan sekitarnya, akan kami tampung. Insya Allah nanti kami perjuangkan melalui pokok pikiran (pokir) DPRD,” ujar politisi Fraksi Golkar ini.
Terkait masalah PDAM, Suriani mengakui bahwa biaya pemasangan pipa induk memang cukup tinggi. “Kalau wilayahnya padat penduduk mungkin bisa ditangani bersama. Tapi kalau hanya dua rumah, memang cukup berat. Kita coba perjuangkan agar bisa masuk dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD),” jelasnya.
Untuk UMKM, Suriani menyarankan warga berkoordinasi dengan Dinas Koperasi. Menurutnya, pemerintah memiliki sejumlah program pembinaan, termasuk fasilitasi perizinan dan sertifikasi produk.
“Masalah label halal dan PIRT itu bisa dikomunikasikan dengan dinas terkait. Nanti kami dorong agar pelaku UMKM lebih mudah mengaksesnya,” ujarnya.
Isu lain yang turut disorot warga adalah soal pendidikan, terutama Program Indonesia Pintar (PIP). Suriani menyatakan akan turut memperjuangkan agar siswa-siswa dari keluarga tidak mampu bisa mendapat bantuan tersebut.
Sementara itu, dari sisi pariwisata, Suriani berharap kawasan wisata di Balikpapan Timur bisa dikembangkan lebih rapi dan menarik. “Kita ingin tenan-tenan UMKM di kawasan wisata tertata rapi, seragam, supaya enak dilihat dan bisa mengangkat potensi wisata. Kalau PAD meningkat, tentu berdampak positif untuk kota,” katanya.
Suriani juga menyebut bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balikpapan saat ini berada di kisaran Rp1,5 triliun. Ia berharap lewat optimalisasi sektor-sektor potensial seperti pariwisata dan UMKM, angka itu bisa ditingkatkan menjadi Rp1,7 bahkan Rp2 triliun. (to)
Be First to Comment