Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser hadiri Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi II DPR RI Bahas Program Strategis Pertanahan Tahun 2026

PROKALTIM.COM – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Bapak Hariyoko, S. ST., M.H. menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI yang dilaksanakan secara daring pada Selasa (31/03/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, beserta jajaran yang mengikuti kegiatan dari Gedung Nusantara DPR RI.

Dalam forum tersebut, dibahas secara komprehensif arah kebijakan dan program strategis di bidang pertanahan yang akan menjadi prioritas pada Tahun Anggaran 2026. Salah satu fokus utama adalah percepatan penetapan peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di 12 provinsi sebagai upaya menjaga keberlanjutan lahan pertanian pangan, mengendalikan alih fungsi lahan, serta mendukung ketahanan pangan nasional.

Selain itu, pembahasan juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan validitas data spasial serta konsistensi implementasi kebijakan di lapangan, guna mendukung efektivitas pelaksanaan program pertanahan.

Dalam paparannya, Nusron Wahid menyampaikan target penyusunan peta Zona Nilai Tanah (ZNT) tahun 2026 yang direncanakan melalui skema pendanaan APBN serta dukungan program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).

Peta ZNT tersebut diharapkan menjadi instrumen penting dalam menciptakan transparansi dan kepastian nilai tanah. Selain bermanfaat bagi pelayanan pertanahan, peta ini juga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan penetapan kebijakan fiskal daerah.

Lebih lanjut, pemanfaatan peta ZNT oleh Pemerintah Daerah akan diperkuat melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS), sehingga data nilai tanah dapat dioptimalkan untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah, perencanaan tata ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Kehadiran Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen dalam mendukung kebijakan strategis nasional di bidang pertanahan, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.