BALIKPAPAN,PROKALTIM – Forum Jurnalis menggelar Diskusi Publik dengan tema Pembangunan dan Problematika Kota Balikpapan, acara yang digelar di Hotel Pacific Balikpapan, Kaltim, pada Sabtu (27/5/2023).
Acara tersebut, menghadirkan tiga narasumber, yaitu Pemerhati Kebijakan Publik Hery Sunaryo, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono, serta Sekretaris Bappeda Kota Balikpapan Achmad Safei. Dan puluhan wartawan, mahasiswa juga organisasi masyarakat hadir dalam kegiatan tersebut.
Diskusi yang dipandu moderator Rudi Suriyatman digelar untuk menyikapi masih banyaknya pertanyaan dan kritik halayak terkait Pembangunan dan Problematika Kota Balikpapan.
Sekretaris Bappeda Kota Balikpapan, Achmad Safei menjelaskan, Pemkot Balikpapan saat ini telah melaksanakan program-program pembangunan secara maksimal.
Pemerhati Kebijakan Publik, Hery Sunaryo mengatakan, banyak memberikan catatan atas kinerja pemerintah saat ini. Menurutnya masyarakat dan jurnalis tidak boleh hanya pasif atau diam terhadap permasalahan sosial dimasyarakat.
“Karena pejabat daerah itu digaji dari uang rakyat melaui APBD. Wajib mereka untuk memberikan pelayan pada masyarakat,” kata Hery.
Dia juga menyampaikan, pihaknya diresahkan dengan pelayan pendidikan yang membuat sekitar 3.000 siswa tidak dapat tertampung dalam penerimaan siswa baru. Alasannya setiap tahun ketiadaan ruang belajar. “Permasalahan penerimaan siswa baru akan menjadi bom waktu kedepannya,” terangnya.
Juga terkait pelayanan BPJS, pihaknya masih mendengar ada pasien yang dipulangkan sebelum sembuh. Padahal hampir Rp 70 miliar lebih subsidi digelontorkan untuk masyarakat untuk mendapatkan layanan BPJS.
“Perlu adanya dewan pengawas yang menjembatani atau sebagai tempat mengadu terhadap layanan kesehatan ini. Sehingga dana yang diberikan untuk subsidi tersebut bisa secara maksimal dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono menjelaskan, pihaknya banyak keluhan masyarakat terhadap kinerja lembaganya. Namun harus dipahami bersama, dalam membuat kebijakan peraturan daerah (Perda) dibutuh kan waktu yang cukup lama. Bahkan diperlukan study banding dan meminta pertimbangan para ahli. Ditambahkan Budiono saat ini APBD Kota Balikpapan menyentuh Rp 3,5 Triliun.
Dia juga menyampaikan, ada Rp 800 miliar atau 20 persen untuk pendidikan sebagai amanah undang-undang. Sisanya adalah untuk sektor-sektor lainya. Namun saat reses atau penyerapan aspirasi, diakuinya masih banyak masyarakat yang mengusulkan perbaikan drainase untuk penanggulangan banjir. “Masyarakat seharusnya dapat mengusulkan kegiatan-kegiatan lainya untuk diperjuangkan sesuai kebutuhan,” pungkasnya. (to)
