PROKALTIM,BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan H Slamet Iman Santoso menggelar reses, masa sidang I tahun 2024, di Taman Sari Bukit Mutiara RT 15, Perumahan Wika, Kelurahan Gunung Samarinda Baru (GSB), Balikpapan Utara, pada Jumat (8/3/2024).
Di reses Slamet Iman Santoso menghadirkan empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Balikpapan, yakni, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kota Balikpapan, Lurah GSB dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan. Untuk membahas berbagai persoalan di lingkungan Kelurahan GSB.
Dia menyampaikan, menyuarakan aspirasi masyarakat terkait dengan ketika pengalihan perumahan. Telah dialihkan dari Disperkim, yakni dari pengembang ke masyarakat.
“Bagaimana basis pengelolaan pelimpahan itu, bagaimana dari hak pelimpahan ke masyarakat, bagaimana kewajiban hak masyarakat untuk OPD terkait. Termasuk Penerangan Jalan Umum (PJU), tata kelola lingkungan, dan usulan lainnya, alhamdulillah direspon empat OPD dengan baik,” ucap Slamet Iman Santoso, kepada awak media.
Menurutnya, di reses yang paling penting, dari usulan masyarakat meminta pengawalan Sekolah Terpadu di Perumahan Wika, GSB. Sekolah Terpadu tersebut yaitu TK, SD, SMP Negeri dan Puskesmas di lahan Pemkot RT. 14, agar benar-benar dilaksanakan sesuai rencana. Karena ini menyangkut Fasilitas Umum (Fasum).
Lanjutnya, hal utama yang harus dilakukan adalah membuat kajian kelayakan terkait rencana pembangunan sekolah terpadu dan Puskesmas tersebut.
“Untuk melakukan pengkajian tentunya harus diputuskan bersama antara Pemkot Balikpapan dan DPRD. Ini juga berkaitan dengan penggunaan anggaran. Untuk melakukan kajian diperkirakan menelan dana Rp 200 juta,” pungkasnya.
Juga usulan masyarakat di reses politisi PKS ini, yakni permasalahan pemasangan polisi tidur. Karena jalan sudah diperbaiki hingga menjadi mulus, paska pengerjaan proyek Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal.
“Dengan jalan yang sudah mulus, arus pengendara sepeda motor yang melintasi cukup laju hingga mengkhawatirkan masyarakat dan kami minta kepada Pemkot Balikpapan melalui Dishub Balikpapan, segera buatkan polisi tidur,” pungkasnya. (to)
