PROKALTIM – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjukkan ketegasannya dalam menjaga tata kelola distribusi MinyaKita, menyusul berbagai temuan kecurangan oleh produsen dan repacker menjelang Idulfitri 2025.
Dalam beberapa kasus, ditemukan indikasi pengurangan volume, penggunaan bahan non-DMO, hingga manipulasi harga jual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Salah satu temuan signifikan terjadi pada 7 Maret 2025, ketika Kemendag menggerebek PT AEGA di Depok. Akan tetapi, saat tim tiba di lokasi, perusahaan tersebut telah tutup dan diketahui memindahkan pabriknya.
“MinyaKita yang tidak sesuai takarannya sudah mulai kita tarik,” tegas Menteri Perdagangan Budi Santoso.
Sebelumnya, pada 24 Januari 2025, PT NNI di Tangerang juga disegel karena terbukti melakukan pelanggaran serupa.
Dalam kasus ini, Kemendag menggandeng Satgas Pangan, Polri, TNI, dan pemda setempat untuk melakukan penindakan secara langsung.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Moga Simatupang, menambahkan bahwa pelanggaran banyak ditemukan pada repacker yang memanfaatkan momen Ramadan dan Idulfitri.
“Bahan baku MinyaKita yang terindikasi dicurangi diduga menggunakan minyak goreng non-DMO sehingga repacker mengurangi volume isi untuk menutupi biaya produksi dan bahan baku,” jelas Moga.
Ia juga menekankan bahwa pelaku usaha yang melanggar akan dikenai sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 dan Permendag Nomor 18 Tahun 2024.
Sanksi bisa berupa penutupan gudang, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha. “Kami terus berkoordinasi dengan Bareskrim Polri,” ujar Moga.
Kemendag berkomitmen menjaga kepercayaan publik terhadap program Minyak Goreng Rakyat (MGR) yang didistribusikan melalui kebijakan DMO.
Dengan pengawasan menyeluruh dari hulu ke hilir, diharapkan MinyaKita tetap tersedia, terjangkau, dan berkualitas di pasar rakyat maupun ritel modern. (*)
