Gelap di Kawasan Agro Wisata Km 23, DPRD Desak Dishub Percepat Penanganan PJU

Image

PROKALTIM,BALIKPAPAN — Harapan warga untuk menikmati suasana malam yang aman dan nyaman di kawasan Agro Wisata Kilometer 23, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara, harus tertunda. Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah tersebut sudah lama mati, meninggalkan jalanan dalam kondisi gelap gulita setiap malam.

Padahal, program “Balikpapan Terang” yang diusung Wali Kota Rahmad Mas’ud dan Wakil Wali Kota Bagus Susetyo menargetkan seluruh sudut kota, termasuk kawasan wisata dan jalan menuju pemakaman, bisa terang benderang demi mendukung aktivitas dan keselamatan warga.

Menanggapi keluhan masyarakat, anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung, menegaskan bahwa persoalan ini tak bisa dibiarkan berlarut. Ia menyebut, pihaknya akan membawa masalah tersebut ke dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan (Dishub), sebagai instansi yang menangani pengadaan dan pengelolaan PJU.

“Keluhan warga seperti ini sangat penting untuk segera ditindaklanjuti. Informasi ini akan menjadi masukan langsung saya dalam RDP nanti,” ujar Wahyullah kepada media, pada Senin (19/5/2025).

Politisi Fraksi Golkar ini juga menjelaskan bahwa pengadaan PJU tidak hanya menjadi tanggung jawab Dishub, melainkan juga melibatkan peran kecamatan dan kelurahan. Selain itu, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) turut menangani penerangan di jalur-jalur utama kota.

Ia menambahkan bahwa meskipun proses lelang untuk pengadaan PJU telah dilakukan dan pemenang tender sudah ditetapkan, pengawasan tetap harus diperketat agar proyek berjalan sesuai target.

“Semua prosesnya bisa dipantau secara terbuka melalui LPSE Balikpapan. Transparansi ini penting, dan kami dari DPRD akan terus melakukan pengawasan,” katanya.

Namun demikian, Wahyullah juga mengakui bahwa anggaran menjadi salah satu hambatan dalam realisasi program infrastruktur seperti PJU. Ia mendorong pemerintah daerah untuk menjalin sinergi dengan pemerintah provinsi maupun pusat guna menambah dukungan pendanaan.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Program seperti ini seharusnya juga menjadi perhatian provinsi dan pusat, apalagi menyangkut keselamatan dan kenyamanan warga,” pungkasnya. (to)