PROKALTIM,BALIKPAPAN – Suasana rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kota Balikpapan dan Pertamina Patra Niaga berubah tegang saat General Manager (GM) Pertamina tak kunjung muncul. Rapat yang semula bertujuan mencari kejelasan terkait kelangkaan BBM jenis Pertamax justru memicu kekecewaan mendalam dari para legislator kota.
Ketidakhadiran GM Pertamina menjadi pemicu utama ketegangan. Para anggota dewan menilai, di tengah situasi krisis yang sudah berlangsung hampir lima hari, seharusnya pemimpin tertinggi di regional tersebut hadir langsung untuk memberikan klarifikasi dan solusi.
“Yang kami butuhkan adalah kepastian. Bukan perwakilan yang datang tanpa wewenang penuh,” tegas Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, Selasa (20/5/2025). Ia menyebut dampak kelangkaan sangat luas: antrean kendaraan mengular hingga 3 kilometer, warga kesulitan ke sekolah atau tempat kerja, bahkan banyak sepeda motor mogok di jalan.
Di tengah jalannya RDP, suasana makin memanas saat Edi Mangun, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, memutuskan walkout. Ia mengaku merasa diintimidasi selama sesi berlangsung. Keputusan ini memicu respons keras dari dewan yang merasa dilecehkan secara kelembagaan.
RDP tersebut juga dihadiri sejumlah pihak terkait, mulai dari Dinas Perdagangan, KNPI, hingga perwakilan tokoh masyarakat. Namun harapan akan penjelasan langsung dari GM Pertamina pupus.
“Balikpapan ini kota minyak. Letaknya berdampingan langsung dengan kilang dan pusat distribusi Pertamina. Tapi justru kita yang mengalami kelangkaan? Ini ironi besar,” ujar Alwi dengan nada kesal. Ia menekankan bahwa DPRD juga turut merasakan langsung dampaknya di lapangan. “Kami tidak minta diistimewakan. Kami juga ikut antre BBM, kami juga merasakan kesulitan masyarakat.”
Sebagai bentuk tindak lanjut, Alwi mendesak GM Pertamina untuk segera hadir dalam forum resmi dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada warga Balikpapan. Tak hanya itu, DPRD juga berencana melayangkan surat resmi ke Gubernur Kalimantan Timur hingga Kementerian ESDM untuk meminta evaluasi menyeluruh serta penambahan kuota BBM untuk kota ini.
“Kalau GM hadir, kami yakin diskusi bisa lebih terbuka dan solutif. Tapi dengan cara seperti ini, justru memperburuk hubungan antara lembaga dan publik,” pungkasnya. (to)
