PROKALTIM,BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2025. Dalam agenda yang berlangsung pada Rabu (20/8/2025), sejumlah fraksi menyampaikan pandangan umum dan menyoroti pentingnya Pemkot bekerja lebih keras untuk memenuhi target pembangunan dan realisasi anggaran.
Rapat yang berlangsung di lantai 8 Gedung Parkir Klandasan ini dipimpin Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, didampingi jajaran wakil ketua, serta dihadiri Wakil Wali Kota Bagus Susetyo, unsur Forkopimda, OPD, dan stakeholder lainnya.
Alwi menyampaikan bahwa Wali Kota sebelumnya telah menjelaskan perubahan postur APBD 2025, termasuk peningkatan pendapatan daerah menjadi Rp2,6 triliun atau naik 1,04 persen, serta belanja daerah yang naik 3,41 persen menjadi Rp4,75 triliun.
“Seluruh fraksi akan menyampaikan pandangan umumnya terhadap nota penjelasan tersebut,” ujar Alwi saat membuka sidang.
Fraksi Golkar melalui Wahyullah Bandung menegaskan dukungannya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp12,5 miliar. Ia berharap pengelolaan keuangan daerah makin tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Nasdem menyoroti pembangunan RSUD Balikpapan Timur yang dianggap mendesak. “Sudah lebih dari 10 tahun diperjuangkan. Kebutuhan ini tidak bisa ditunda lagi,” tegas Puryadi, anggota fraksi.
Dari Fraksi Gerindra, perhatian tertuju pada naiknya target PAD sebesar Rp78,77 miliar, namun di sisi lain, dana transfer dari pemerintah pusat justru turun Rp47,57 miliar. Sekretaris Fraksi, Siswanto Budi Utomo, mendorong efisiensi belanja agar anggaran tetap fokus pada program prioritas.
Pandangan serupa juga datang dari PDIP. Wakil Ketua Fraksi Muhammad Najib meminta Pemkot tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas, mengingat waktu pelaksanaan APBD perubahan sangat terbatas. “Program harus tetap optimal walau waktu tersisa hanya beberapa bulan,” katanya.
Anggota Fraksi PKB, Meike Henny, berharap perubahan APBD benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
PKS juga memberi catatan. Wakil Ketua Fraksi Hj Iim mengingatkan soal rendahnya realisasi anggaran di semester pertama, serta keterbatasan waktu pelaksanaan yang tinggal 3–4 bulan. Ia juga mendorong pembenahan data objek pajak agar tidak membebani rakyat.
Rapat paripurna ditutup dengan harapan, seluruh masukan fraksi bisa menjadi pertimbangan Pemkot dalam menyusun perubahan APBD agar lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan warga Balikpapan. (to)
Be First to Comment