PROKALTIM,BALIKPAPAN — Agenda reses anggota DPRD Balikpapan Suwanto, Jumat (29/8/2025), menjadi wadah bagi warga Balikpapan Tengah untuk menyuarakan beragam persoalan yang selama ini membelit kehidupan mereka. Bertempat di halaman Kantor Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, ratusan warga dari RT 4 dan RT 22 datang dengan harapan: ada solusi konkret untuk banjir, longsor, infrastruktur rusak, hingga melonjaknya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Reses yang merupakan bagian dari masa sidang III tahun 2024/2025 ini turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan instansi, seperti Camat Balikpapan Tengah Agung Budi Wibowo, Lurah Karang Rejo Budi, serta dari BPBD, Dinas PU, dan DKUMKMP. Namun, kehadiran mereka tak meredakan kegelisahan warga.
Salah satunya disampaikan Adnan, warga RT 20, yang menyoroti rusaknya jalan di depan kantor Telkom. Kondisi yang dibiarkan bertahun-tahun itu, kata dia, sudah memakan korban jiwa.
“Sudah lima sampai enam tahun jalan rusak, tidak ada perhatian. Pernah ada yang meninggal karena jatuh, kepalanya membentur tiang listrik,” ujarnya dengan nada kecewa.
Tak hanya jalan rusak, Adnan juga mengungkapkan soal longsor yang belum tertangani. Warga di lingkungannya bahkan terpaksa melakukan penanganan darurat secara swadaya karena belum ada respons dari pemerintah, meski laporan telah disampaikan hingga ke tingkat kecamatan.
Keluhan-keluhan ini langsung ditanggapi oleh Suwanto. Legislator dari Fraksi PDI-P itu menyoroti lambannya respons dari instansi terkait, terutama BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum. Ia menegaskan pentingnya respons cepat terhadap bencana, bukan hanya pembahasan di rapat.
“Masalah seperti banjir dan longsor ini sudah terlalu lama terjadi, khususnya di Jalan Pangeran Antasari. Masyarakat tidak butuh janji, mereka ingin aksi cepat,” tegasnya.
Suwanto juga mengkritisi minimnya tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang menurutnya seringkali hanya berakhir di meja rapat.
“Tadi aspirasi paling banyak itu soal kebencanaan. Soal UMKM malah tidak ada yang dibahas,” katanya.
Selain masalah infrastruktur dan bencana, warga juga menyuarakan keresahan mereka terkait kenaikan PBB. Suwanto menilai, gejolak ini disebabkan oleh kesalahan administrasi dalam pendataan nilai pajak.
“Banyak kasus input data yang tidak akurat. Kalau ini tidak dibenahi, bisa terus menimbulkan keresahan. Penilaian memang dilakukan pihak lain seperti BPN, tapi dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucapnya.
Menindaklanjuti keluhan tersebut, Suwanto mengatakan akan menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPDRD) dalam waktu dekat.
Perwakilan Dinas PU, Ari, menyatakan pihaknya siap menurunkan tim teknis untuk survei di lokasi yang dikeluhkan. Ia juga memastikan semua laporan warga akan diteruskan ke pimpinan.
“Kami akan segera tindak lanjuti. Survei teknis sudah kami jadwalkan,” jelas Ari.
Sementara itu, dari BPBD, Fajar menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penanganan longsor, terutama di Karang Rejo. Ia mengungkapkan bahwa saat ini BPBD tengah menangani sekitar 40 titik longsor di seluruh Balikpapan.
“Kami akan bantu material. Untuk pengerjaan, bisa dilakukan gotong royong oleh warga,” tutup Fajar. (to)
Be First to Comment