Simpang Siur Pemotongan Dana Pusat, Alwi: Balikpapan Bisa Kekurangan Rp1 Triliun

PROKALTIM,BALIKPAPAN – Kota Balikpapan terancam kehilangan hingga Rp1 triliun Dana Transfer Pusat (DTU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun anggaran mendatang. Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyebut hingga kini pemerintah pusat baru mencairkan Rp99 miliar dari total Rp440 miliar yang seharusnya diterima daerah.

“Untuk transfer pusat tahun ini kami seharusnya menerima Rp440 miliar, tapi baru dapat Rp99 miliar. Kami sudah ke Kementerian Keuangan dan Kemendagri untuk mencari kepastian, tapi belum ada kejelasan apakah sisanya akan ditransfer,” ujar Alwi, pada Senin (15/9/2025).

Ia menyebut ada informasi simpang siur mengenai kemungkinan pemotongan anggaran hingga 70 persen. “Informasinya seperti itu, dipotong 70 persen. Tapi ada juga kabar tidak jadi. Maka kami bersama TAPD dan Badan Anggaran DPRD akan berangkat ke Jakarta, ke Kementerian Keuangan dan DPR RI, untuk klarifikasi langsung,” tegasnya.

Menurut Alwi, jika benar terjadi pemotongan Rp1 triliun dari alokasi dana transfer tahun depan yang semestinya mencapai Rp1,8 triliun, maka Balikpapan hanya akan menerima sekitar Rp800 miliar. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak serius pada program-program prioritas.

“Ada program penanganan banjir, layanan dasar masyarakat seperti BPJS gratis, hingga seragam sekolah gratis. Program-program ini jangan sampai kena imbas pemangkasan,” katanya.

Alwi mengakui, Balikpapan termasuk daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Kaltim, yakni mencapai Rp1,35 triliun tahun ini, dan diproyeksikan naik menjadi Rp1,558 triliun tahun depan. “Kami bersyukur PAD cukup besar, tapi tetap saja jika ada pemotongan transfer pusat, dampaknya terasa,” tambahnya.

Ia membandingkan dengan daerah lain seperti Berau yang ketergantungannya terhadap pusat bisa mencapai 90 persen. “Kalau mereka dipotong, dampaknya jauh lebih besar. Tapi Balikpapan pun tetap terdampak,” jelasnya.

Terkait PAD, Alwi berharap penundaan pembayaran PBB tidak menjadi kendala berarti. Ia juga meminta agar PBB tidak dinaikkan terlebih dahulu. “Karena ini langsung berdampak ke masyarakat. Kita harus tetap berpihak pada rakyat,” tandasnya.

Alwi menambahkan, beberapa kegiatan sudah batal dilelang karena ketidakjelasan anggaran. “Ini yang akan kami pastikan saat ke Jakarta. Apakah benar pemotongan 70 persen ini sudah final atau masih bisa diperjuangkan,” ujarnya. (to)