BALIKPAPAN,PROKALTIM – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan Kota (DKK), Dinas Sosial (Dinsos) dan BPJS Kesehatan Balikpapan. Rapat RDP digelar di ruang rapat gabungan lantai 2 kantor DPRD Kota Balikpapan, pada Senin (14/6).
Membahas visi misi Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud yang akan merealisasikan program pemberian subsidi pembayaran BPJS kesehatan khusus kelas 3 mandiri kepada masyarakat Kota Balikpapan mulai tahun 2021 ini.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Muhammad Taqwa mengatakan, ada sebanyak 140 ribu lebih warga Kota Balikpapan akan dimasukan ke dalam pembayaran BPJS Kesehatan secara gratis pada tahun ini. Tapi ini semua masih proyeksi dengan DKK, Dinsos termasuk juga dengan BPJS Kesehatan Balikpapan dalam upaya sinkronisasi data sebenarnya, karena ini merupakan dua hal yang berbeda. Terdapat nama Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. PBI ini yang sudah dapat bantuan subsidi dari Pemerintah dan ada pula BPJS gratis kelas 3 bantuan Pemkot Balikpapan.
“Masih kita asumsikan bahwa jumlah penerima program BPJS kelas 3 ini tercatat mencapai 140 ribu lebih orang. Memang ini bukan angka yang baku tapi nanti pada saat realisasinya tidak jauh dari angka tersebut,” kata Muhammad Taqwa kepada awak media.
Politisi Gerindra ini juga menyampaikan, program bantuan pembayaran BPJS Kesehatan gratis ini akan dimasukkan sebagai salah satu agenda dalam pembahasan APBD Perubahan tahun 2021 ini. Dengan perhitungan awal, jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai program ini tercatat mencapai Rp 5 miliar per bulan, dengan total penerima mencapai 140 ribu orang.
Dia juga mengungkapkan, rencananya program ini akan dilaksanakan selama 3 bulan pada tahun 2021 ini, mulai Oktober, November dan Desember 2021. Total anggaran yang dibutuhkan tercatat mencapai Rp 15 miliar.
“Terkait angka-angka saat ini kita masih melakukan sinkronisasi, karena memang data-data penerima tersebut selalu bergerak sehingga perlu disinkronisasi. Untuk gambarannya bahwa untuk 1 tahun kita membutuhkan dana sekitar Rp 60 miliar. Namun untuk tahun 2021 ini khusus triwulan keempat kita membutuhkan dana sekitar Rp 15 miliar dari Oktober, November, Desember,” ungkapnya.
Dan Muhammad Taqwa juga menjelaskan, dengan upaya kita untuk melaksanakan apa yang menjadi visi misi Wali Kota terpilih untuk diwujudkan dan semoga diperubahan, terkait hal ini merupakan sesuatu yang baru di Balikpapan.
“Tadi disampaikan juga oleh pihak DKK dan Dinsos, bahwa bukan BPJS gratis sebenarnya tapi hanya persoalan penyebutan atau istilah, masyarakat benar gratis tidak membayar premi, tapi BPJS ini disubsidi atau dibayar Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan,” jelasnya.
Visi Misi Walikota Balikpapan
Sementara itu, Kepala DKK Balikpapan Andi Sri Juliarty yang disapa dr Dio mengatakan, kita menjalankan visi dan misi dari Wali Kota H Rahmad Mas’ud, yaitu memberikan bantuan iuran BPJS gratis, saat ini sudah dilakukan persiapan-persiapan teknis, mulai dari perencanaan anggaran, kemudian tinggal menyusun peraturan Wali Kota.
“Data BPJS kelas 3 yang ada 136.905 sasaran (jiwa), juga ada 21 ribu lebih warga Balikpapan yang belum memiliki jaminan kesehatan, yang ini juga sebaiknya kita pertimbangkan juga untuk diikutkan dalam program ini,” kata Dio.
Ditanya soal anggaran yang kira-kira akan disiapkan. “Rencana awal, masuk pada anggaran perubahan triwulan terakhir 2021, dananya sekitar 15 miliar. Dan sambil melihat dulu pergerakan peserta BPJS ini, karena banyak juga yang keluar masuk sebagai peserta,” tutup Dio. (to)
