Tergugat Direktur Balikpapan Pos Sampaikan Jawaban ke Hakim PHI, Akui Tidak Melapor Potongan Gaji Karyawan karena Tidak Tahu Mekanisme

Tergugat Direktur Balikpapan Pos Sampaikan Jawaban ke Hakim PHI, Akui Tidak Melapor Potongan Gaji Karyawan karena Tidak Tahu Mekanisme

BALIKPAPAN,PROKALTIM – Sidang perselisihan hubungan industrial pekerja media massa dengan perusahaan PT Duta Margajaya Perkasa (DMP) atau Balikpapan Pos terus berlanjut di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Samarinda. Eks pekerja melayangkan dua gugatan sekaligus ke PHI, melalui advokat dan kuasa hukum Law Office BW Partners, Bambang Wijanarko SH, CIL dan Dani Mardhani SH. Gugatan 13 pekerja…

Disnaker Terbitkan Anjuran, Balikpapan Pos Diwajibkan Bayar Pesangon Setengah Miliar Lebih

Disnaker Terbitkan Anjuran, Balikpapan Pos Diwajibkan Bayar Pesangon Setengah Miliar Lebih

BALIKPAPAN,PROKALTIM – Akhirnya pencatatan perselisihan industrial antara PT Duta Margajaya Perkasa (Balikpapan Pos) dengan 15 pekerjanya, berhasil dirampungkan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Balikpapan. Ya, pada 12 November 2021, mediator hubungan industrial (HI) Disnaker mengeluarkan surat anjuran kepada kedua pihak yang berselisih. Dalam surat dengan nomor 565.4/2976/Disnaker setebal 33 halaman dan ditandatangani Kepala Disnaker Ani Mufaidah…

AJI Desak Disnaker Balikpapan Segera Keluarkan Surat Anjuran

AJI Desak Disnaker Balikpapan Segera Keluarkan Surat Anjuran

BALIKPAPAN,PROKALTIM – Sengketa ketenagakerjaan antara belasan pekerja dengan perusahaan media di Balikpapan hingga kini tak jelas penyelesaiannya. Untuk diketahui, sebanyak 19 pekerja media cetak lokal Balikpapan melakukan mogok kerja pada Oktober 2020 lalu. Mogok kerja itu lantaran adanya keputusan dari manajemen yang tak transparan, tidak adil dan menyengsarakan para pekerja. Perusahan media tersebut melakukan pemotongan…

Terkait Upah Murah Pekerja, Komisi IV DPRD Balikpapan RDP dengan Disnaker dan BPJSTK
|

Terkait Upah Murah Pekerja, Komisi IV DPRD Balikpapan RDP dengan Disnaker dan BPJSTK

BALIKPAPAN,PROKALTIM – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan BPJS Ketenagakerjaan. Mengingat upah minimum kota (UMK) yang diterima para pekerja dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan hidup yang terus naik setiap tahunnya. Persoalan upah menjadi salah satu aspirasi dari masyarakat yang disampaikan oleh Komisi IV DPRD Balikpapan dalam…