PPPK

Umumkan THR dan Gaji 13 ASN, TNI-Polri, Prabowo: Semoga Membantu Kebutuhan Mudik Lebaran

1 Komentar / Nasional / / , , , , , , , , , , ,

PROKALTIM – Kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi 9,4 juta aparatur negara, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Hakim, prajurit TNI dan Polri, serta para pensiunan resmi diumumkan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden […]

Umumkan THR dan Gaji 13 ASN, TNI-Polri, Prabowo: Semoga Membantu Kebutuhan Mudik Lebaran Read More »

DPD Minta Presiden Cabut Kebijakan Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024

Tinggalkan Komentar / Nasional / / , , , , , , , , , ,

PROKALTIM – Kebijakan pemerintah yang menunda proses pengangkatan CPNS 2024 dan PPPK 2024 menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya dari Anggota DPD RI Destita Khairilisani. Diketahui pemerintah sebelumnya mengumumkan penundaan pengangkatan CASN PNS dari Maret 2025 menjadi Oktober 2025, sedangkan CASN PPPK diundur hingga Maret 2026. Destita Khairilisani mengungkapkan bahwa Kepala BKN pada awalnya menyatakan pengangkatan ASN

DPD Minta Presiden Cabut Kebijakan Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Read More »

Pengangkatan CPNS-PPPK 2024 Ditunda, DPD Sebut Pemerintah Melanggar UU ASN

1 Komentar / Nasional / / , , , , , , , ,

PROKALTIM – Pemerintah diminta tidak menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2025. Anggota DPD RI Destita Khairilisani menegaskan penundaan pengangkatan CASN, PPPK, dan PNS berpotensi melanggar UU ASN yang menetapkan tahun 2024 sebagai batas akhir non-ASN bekerja di instansi pemerintah. “Penundaan pengangkatan ASN, khususnya

Pengangkatan CPNS-PPPK 2024 Ditunda, DPD Sebut Pemerintah Melanggar UU ASN Read More »

DPR Minta Menpan RB Cabut Penundaan Pengangkatan Calon ASN dan PPPK

1 Komentar / DPR RI, Nasional / / , , , , , , , , , ,

PROKALTIM – Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menyoroti aksi demo menolak penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Indrajaya meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mencabut penundaan pengangkatan tersebut.  Diketahui dalam demonstrasi itu, peserta aksi mendesak Menpan RB untuk mencabut surat edaran

DPR Minta Menpan RB Cabut Penundaan Pengangkatan Calon ASN dan PPPK Read More »

Komisi IV DPRD Kaltim Meminta Penempatan Guru PPPK Disesuaikan Kualifikasi

Tinggalkan Komentar / DPRD Kaltim / / , ,

PROKALTIM,SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi kalimantan Timur (Kaltim) meminta agar penempatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disesuaikan dengan kebutuhan dan kualifikasi untuk sekolah-sekolah di provinsi itu. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur Puji Setyowati mengatakan pihaknya bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, serta Badan Kepegawaian Daerah Kaltim sudah melakukan

Komisi IV DPRD Kaltim Meminta Penempatan Guru PPPK Disesuaikan Kualifikasi Read More »

DKP Kukar Imbau Nelayan untuk Miliki Kartu e-Kusuka, Muslik: Mudahkan Nelayan

Tinggalkan Komentar / Kaltim, Kukar / / , , ,

KUKAR,PROKALTIM- Memudahkan para nelayan dan pembudidaya ikan untuk memperoleh bantuan dari pemerintah Kaltim maupun pemerintah pusat. Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara mengimbau kepada nelayan dan pembudidaya ikan agar segera memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan elektronik (e-Kusuka). Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kukar, Muslik, menjelaskan ada 25.650 ribu dari 35 ribu nelayan dan

DKP Kukar Imbau Nelayan untuk Miliki Kartu e-Kusuka, Muslik: Mudahkan Nelayan Read More »

Scroll to Top