Jakarta – Berulang kali Presiden Jokowi marah ke para pembantunya di tahun pertama periode kedua masa jabatannya yang menghadapi tantangan berat pandemi corona. Akankah Presiden Jokowi mengevaluasi total kabinetnya di penghujung tahun untuk memulai gerak lincah di 2021?
Rentetan kekecewaan Presiden dan OTT KPK terhadap dua menteri yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara makin memperkuat reshuffle kabinet. Isu santer reshuffle kabinet akan diumumkan akhir Desember 2020, tak lama setelah gelaran Pilkada serentak digelar. Sinyal reshuffle kabinet juga terdengar santer di internal parpol koalisi pemerintahan, salah satunya dari PDIP.
“Logis saja bila presiden memikirkan reshuffle, minimal pengisian nama-nama baru,” kata Politikus PDIP Hendrawan Supratikno, kepada wartawan, Minggu (6/12/2020).
Isu reshuffle kabinet juga terdengar riuh di kalangan politikus Senayan. Sejumlah politikus menyebut Presiden Jokowi mungkin akan mengumumkan reshuffle kabinet di akhir bulan ini. Ada juga yang iseng menyebut Rabu pon yang kebetulan jatuh pada 23 Desember 2020 sebagai salah satu hari favorit Presiden Jokowi mengumumkan reshuffle kabinet.
Apakah reshuffle kabinet mendesak diumumkan dalam waktu dekat? Pakar Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips J Vermonte, melihat dari sisi kebutuhan memang Presiden Jokowi perlu melakukan reshuffle. Paling tidak melakukan pengisian terhadap dua kursi menteri yang tersangkut korupsi.
“Kalau dari sisi kebutuhan memang perlu, karena ada yang bermasalah dengan KPK dan Menteri KKP kan sudah mengundurkan diri dan tidak bisa terus dirangkap oleh Menko. Mungkin portofolio Menko sudah banyak sehingga perlu menetapkan menteri baru definitif,” kata Philips kepada wartawan, Jumat (11/12/2020).
Namun demikian Philips menduga Presiden mungkin sedang memperhitungkan perlu tidaknya faktor perimbangan parpol dalam mereshuffle kabinet. Karena parpol asal dua menteri tersebut mungkin masih menginginkan kursi menteri tersebut.
“Ini mungkin jadi pertimbangan Pak Presiden dan mungkin tidak mudah juga bagi partai mengajukan nama. Karena tidak mungkin kursi ini diisi oleh orang yang sama sekali baru menguasai lapangan karena kabinet sudah berjalan satu tahun dan masa jabatan Pak Jokowi tinggal 4 tahun lagi,” kata Philips.
“Sehingga yang diperlukan adalah kandidat yang punya kapabilitas untuk bekerja dan tidak mengulangi dari awal karena ini bukan awal masa jabatan,” imbuhnya.
