BALIKPAPAN,PROKALTIM – Sejumlah perwakilan warga RT 04, 05, 06, RT 30 dan sepanjang RT jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Klandasan Ilir dan Klandasan Ulu mendatangani kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan sebagai bentuk penolakan diterapkan zona zero tolerance.
Lukman Hendra ketua RT 06 Klandasan Ilir yang juga sekretaris forum warga Jalan Jenderal Sudirman mengatakan, hari ini kami forum warga Jalan Jenderal Sudirman bersatu mendatangi kantor DPRD Kota Balikpapan, karena sehubungan dengan keresahan warga atau masyarakat.
“Dengan adanya program zona zero tolerance yang mungkin saat ini belum tepat untuk dilakukan karena apa, di dalam masa pandemi Covid-19 sekarang ini semua ekonomi lagi hancur,” kata Lukman Hendra, kepada Prokaltim.com.
Dia juga menyampaikan, kami juga kesulitan cari makan untuk hari ini bukan buat besok, mungkin berbeda dengan teman-teman lain yang dari kepolisian yang gajinya sudah tiap bulan pasti dapat, itu bisa dari pajak yang kami setorkan.
“Jadi kami datang ke sini membawa aspirasi warga kami jangan sampai warga kami tidak bisa hidup ekonominya, dia akan menghidupi anak istrinya setiap hari, tapi mereka tidak bisa dengan adanya program ini yang mungkin tidak ada solusinya di mana tidak ada sosialisasi yang baik kepada seluruh RT yang berdampak di dalam program ini,” terangnya.
Lisa Handayani sebagai perwakilan dari Klandasan Ulu mengatakan, merasakan susahnya, dampak susah semua banyak karyawan yang dirumahkan ini mau nambah lagi karyawan yang dirumahkan, kasihan semua mereka dan gimana solusinya.
“Soalnya kita sudah sekian tahun itu benar-benar udah mati udah tambah susah, sudah pandemi Covid-19 begini ada lagi di ketatin peraturan parkirnya jadi susah kita itu aja saya sampaikan mungkin ya bisa dipikirkan lagi oleh Pemerintah,” ucap Lisa, pemilik toko Lisa yang ada di Klandasan.
DPRD AKAN PANGGIL DISHUB, SOAL ZERO TOLERANCE
DPRD Kota Balikpapan berencana akan memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan untuk menindaklanjuti polemik penerapan nol toleransi atau kawasan tertib lalu lintas di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman.
Sabaruddin Panrecalle, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan mengatakan, pemanggilan itu dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan sejumlah masyarakat yang mempertanyakan penerapan penerapan toleransi yang menyulitkan sebagian masyarakat yang sudah terlanjur memiliki kendaraan.
Dia juga menyampaikan, Dinas Perhubungan merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam penerapan aturan nol toleransi, yang dibantu oleh pihak kepolisian dalam penerapannya di lapangan.
“Kenyataannya di lapangan tersebut, pihak kepolisian hanya melakukan pengamanan yang menerapkan aturan tersebut namun yang memiliki tanggung jawab terhadap penerapan kebijakan tersebut,” kata Sabaruddin kepada media.
Sementara itu dia menjelaskan, pihaknya juga berencana akan menghadirkan Polresta Balikpapan untuk dipertemukan bersama masyarakat dan Dinas Perhubungan sebagai evaluasi aturan tersebut.
“Kita akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pembahasan penerapan toleransi nol yang dilaksanakan sepanjang jalan daerah Sudirman, nanti kita akan memberikan juga sejumlah instansi terkait di antaranya Dinas Perhubungan dan juga bisa kalau kita menghadirkan Polresta Balikpapan,” ucapnya.
Lanjutnya, didasarkan pada beberapa warga, penerapan kebijakan tanpa toleransi yang berlaku kurang disosialisasikan sehingga banyak masyarakat yang tidak siap menerima kebijakan tersebut. (to)
