Saat RDP Bonus Atlet Dengan Komisi IV DPRD Kota Balikpapn
BALIKPAPAN, PROKALTIM – Tidak sedikit atlet yang telah menyumbangkan kemenangan untuk Kota Balikpapan. Sejak 2019 lalu, para atlet yang mengikuti event olahraga tak kunjung mendapatkan bonus atau penghargaan, padahal dari 1.000 atlet lebih yang dimiliki.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait bonus atlet atau penghargaan bagi atlet yang berprestasi. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi menyayangkan sikap bagian hukum dari Pemerintah Kota (Pemkot) yang tidak hadir.
“Seharusnya di tahun 2020 bonusnya terbayar atau diberi penghargaan bagi atlet berprestasi,” ucap Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi saat ditemui usai memimpin RDP di Ruang Rapat Paripurna.
Iwan Wahyudi mengatakan pihaknya menyesalkan karena bagian hukum Pemkot Balikpapan yang tidak datang dalam rapat tersebut. Padahal, pihak DPRD juga ingin mempertanyakan anggaran Rp1,2 miliar yang disediakan, hanya terserap sekitar 15 persen. Ada sekitar 800 atlet lebih yang belum terbayarkan bonusnya.
“Dari tahun 2019 event yang diikuti atlet, seharusnya pemerintah berikan perhatian di setiap kegiatan,” lanjutnya.
Menurut Iwan, dalam rapat itu, pihaknya juga mengundang pihak Pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DPOP) Balikpapan, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD). Pihak dewan berharap meski tak dihadiri oleh pihak bagian hukum Pemkot Balikpapan, terdapat formula baru yang akan muncul terkait persoalan itu.
Lanjut politisi partai PPP ini, coba rumuskan DPOP bersama BPKAD akan berkoordinasi dengan bagian hukum begitu, makanya kami kecewa juga sama bagian hukum sudah dua kali tidak hadir makanya mohon perhatian ada di Pemkot. “Semangat kita ini semangat untuk memberikan perhatian kepada masyarakat kita kepada mereka yang sudah berjuang mengharumkan nama kota Balikpapan, kita sudah meluangkan waktu untuk semua pihak,” terang Iwan.
Sementara itu Kepala DPOP Balikpapan Dortje Marpaung menjelaskan, ke depan pihaknya akan mencari solusi terkait itu. Ia juga berharap terdapat sinergitas harmonisasi di bidang olahraga, agar perhatian pemerintah kepada dunia olahraga bisa lebih meningkat.
“Sebagian yang tahun lalu tidak bisa mendapatkan, itu yang dicarikan solusi tahun lalu itu karena dengan payung hukum persyaratan yang akan dipenuhi,” kata DPOP Balikpapan Dortje Marpaung, kepada media. (to)
