BALIKPAPAN,PROKALTIM – Rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan ini dalam rangka menyikapi surat dari Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Usia di Atas 35 Tahun. Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menggelar RDP pada Rabu (14/4/2021).

Menanggapi aspirasi dari forum guru dan tenaga kependidikan honorer beberapa waktu lalu, kegiatan yang digelar di ruang rapat paripurna tersebut dihadiri Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Balikpapan. RDP dipimpin Wakil Ketua DPRD, Budiono.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono mengatakan aspirasi yang masuk ke lembaga legislatif yakni keinginan adanya prioritas bagi tenaga guru dengan masa kerja lebih dari 10 tahun. Karena dengan program P3K yang dibuka untuk umum maka semua bisa diterima asal lulus tes meski belum memiliki masa kerja.

“Kami rapat dengar pendapat dengan Bappeda dan Badan Kepegawaian. Ini menindaklanjuti surat dari Forum Guru Honorer. Selain itu, kegiatan ini untuk menyikapi rencana pemerintah pusat untuk perekrutan satu juta guru,” kata Budiono, usai RDP.

Untuk syarat dan ketentuannya, lanjutnya, telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018. PP ini berisi tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

“Tentunya yang menjadi harapan bagi Forum Guru Honorer, mereka yang sudah mengajar lebih dari 20 tahun ada prioritas-prioritas tertentu,” kata politikus PDI Perjuangan ini.

Sementara terkait petunjuk teknis terkait perekrutan P3K telah ada di BKPSDM. Dijelaskannya, P3K merupakan pegawai pemerintah yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

“Yang membedakan adalah tidak mendapat pensiun. Kontraknya per tahun, tapi diperpanjang sampai masa pensiunnya,” tambahnya.

Terkait surat tersebut, pihaknya akan mencoba menyampaikan hal itu ketika BKPSDM mengajukan formasi sekian. Pasalnya, saat itu akan diajukan formasi untuk guru yang terdaftar di Dapodik dan guru yang bersertifikat.

“Kami akan mencoba (menyampaikan, Red) ke Kementerian Pendidikan agar memberikan atensi khusus bagi mereka yang telah menjadi guru honor mungkin tertingginya selama 20 tahun,” jelasnya.

Ketika ditanya terkait anggaran perekrutan P3K, dikatakannya, saat ini belum ada kejelasan. Namun untuk gambaran, anggaran sendiri dari dana klausul umum atau dana alokasi umum (DAU).

“P3K ini tidak hanya guru ya, tapi ada juga di dinas lain,” singkatnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Ardiansyah, Parlindungan mengatakan, oleh karena itu, hal yang wajar jika mereka akhirnya menyampaikan keluhannya. Karena guru honorer telah melaksanakan kewajibannya tanpa melihat nominal yang diterima.

“Prihatin, karena sudah puluhan tahun mengabdi, wajar jika menjadi skala prioritas,” ucapnya. (to)