Forum Warga Jalan Jenderal Sudirman Bersatu Temui Wali Kota Balikpapan, Terkait Zona Zero Tolerance
BALIKPAPAN,PROKALTIM – Akhirnya demo hari Selasa ditunda, karena Forum Warga Jalan Jenderal Sudirman Bersatu mendatangi kantor Wali Kota Balikpapan, untuk menyampaikan keluhan terkait program Zona Zero Tolerance (ZZT) yang diterapkan di Jalan Jenderal Sudirman, Senin (26/4/2021).
Ingin demo, tapi tampaknya perjuangan Forum Warga Jalan Jenderal Sudirman Bersatu, masih panjang. Wali Kota Balikpapan H Rizal Effendi masih menampung aspirasi warga dan belum mengambil keputusan.
Budi Rachima, Ketua RT 21 Klandasan Ilir mengatakan Forum Warga Jenderal Sudirman Bersatu sudah menyampaikan keluhannya. Dan meminta agar ada win win solution antara penerapan ZZT dan izin parkir paralel untuk mendukung perekonomian pelaku usaha pertokoan di sepanjang jalan protokol, yaitu Jalan Jenderal Sudirman.
“Silahkan kalau dari pihak Satlantas Polresta Balikpapan menegakkan peraturan. Seperti ada yang tidak pakai helm, safety belt, dan melanggar peraturan lalu lintas. Tapi kalau parkir itu untuk masyarakat,” kata Budi bersama Ketua RT 06 Klandasan Ilir Lukman Hendra dan Ketua Forum Warga Jenderal Sudirman Bersatu yang juga ketua RT 05, M Suhartono.
Lanjut Budi, sementara untuk rencana demo yang dilakukan besok, Wali Kota dan perwakilan Kapolresta minta untuk ditunda dulu. Bahwa dalam waktu dekat ini, Wali Kota akan berkordinasi dengan Forkopimda untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
Dia juga mengatakan, warga yang terdampak kebijakan tersebut jumlahnya ratusan karena melibatkan tiga kelurahan yaitu Kelurahan Damai, Klandasan Ilir dan Klandasan Ulu. Sebagian besar warga menggantungkan harapannya dari perekonomian di pusat kota.
“Tambah banyak lagi nantinya warga terdampak dan apalagi saya dengar kalau program ini mau diterapkan di semua jalan nasional,” katanya.
Senada disampaikan dengan Ketua RT 06 Klandasan Ilir Lukman Hendra mengatakan, bahwa hasil pertemuan ini masih belum ada jawaban pastinya, namun warga tetap berharap jika Satlantas Kapolresta Balikpapan masih melakukan penilangan, warga akan tetap melakukan demo dengan jumlah warga yang lebih banyak dari usulan sebelumnya.
“Maka itu warga minta untuk kesepakatannya, karena kami tidak mau main-main, mengingat pandemi Covid-19 masih terus terjadi, lebaran sudah dekat tentu membutuhkan biaya yang cukup banyak,” ungkap Lukman.
Lukman juga menyampaikan, permintaan warga hanya satu, yaitu diberikan izin parkir paralel di tepi jalan, persis di depan wilayah pertokoan yang tidak memiliki kantong parkir.
Sehingga warga dan pengunjung toko bisa kembali ramai seperti sedia kala. “Biaya semakin banyak, saya harus menjaga perekonomian kami, warga saya agar bisa isi perutnya, karena pandemi sudah menyulitkan dan lebaran sebentar lagi,” terangnya.
Menurutnya, permintaan itu tidak berlebihan. Lantaran meskipun selama ini warga parkir di tepi jalan, namun tidak pernah ada kemacetan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. “Warga cuma menuntut parkir satu baris. Apapun hasil rapat Forkopimda, kita cuma mau itu jawabannya,” ungkapnya.
Sementara Wali kota Balikpapan Rizal Effendi menambahkan, bahwa program itu baik untuk ketertiban masyarakat, tetapi ada yang terdampak ia memahami, dan pihaknya masih mencari solusinya.
Terkait Parkir Pararel, pihaknya belum bisa memutuskan, karena mengingat Jalan Jenderal Sudirman ini jalan Nasional dan kewenangannya bukan di pemerintah lagi, tetapi di kementerian PUPR.
“Jadi untuk jalan nasional ini memang harus bebas parkir, maka itu ditindaklanjuti dengan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL), dan itu belum berjalan efektif,” ucap Rizal.
Sehingga menurutnya warga sekitar bisa bersabar sampai akhirnya jalan nasional itu dipindahkan seiring rencana pembangunan coastal road.
Kedepannya sebenarnya, pemerintah ingin memindahkan jalan Sudirman ini ke laut, namun karena Covid-19 program itu belum berjalan. Sehingga tidak ada lagi permasalahan di Sudirman.
Dia juga menyebut akan mengupayakan hasil terbaik dalam pembahasan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Pokoknya segera kita rapatkan, nanti kita lihat, akan kita bahas di Forkopimda,” terangnya. (to)
