BALIKPAPAN,PROKALTIM – Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan memerintahkan untuk memberantas premanisme dan pelaku pungli di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tak lama setelahnya, puluhan pelaku ditangkap petugas Kepolisian.
Kini soal pemberantasan premanisme mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan. Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono Satro Prawiro mengatakan, sejak instruksi Kapolri, soal pemberantasan premanisme harus mendapat dukungan dari semua pihak.
“Bukan dari kepolisian di seluruh tanah air, tapi peran serta masyarakat juga sangat diperlukan agar para pelaku premanisme dapat dilakukan dengan maksimal,” kata Budiono, kepada Prokaltim.com.
Budiono juga menyampaikan, Polri dalam hal ini untuk menegakkan aturan, artinya aturan itu kalau ketika dilihat, ada tindakan yang melanggar aturan atau meresahkan atau merugikan masyarakat ya hari ini akan diatur dengan penindakan pemberantasan premanisme.
“Mungkin ada laporan dari masyarakat juga yang merasa tertindas atau hak-haknya nggak bisa bagaimana mestinya nanti kan, DPRD Balikpapan harus mendukung lah untuk keadilan dan ke depan, seperti di pelabuhan, kita pikir Polri harus kita dukung,” ucapnya.
Ditanya soal rapat dengan Polresta Balikpapan, Budiono mengungkapkan, Kapolres bersama jajarannya sudah melaksanakan. “Tentunya kan perlu masukkan dari masyarakat atau laporan dari masyarakat itu kan sangat diperlukan sebagai bahan. Polri atau Kapolresta juga sudah bekerja untuk melaksanakan instruksi Kapolri,” ungkapnya. (to)
