BALIKPAPAN,PROKALTIM – Dalam pelaksanaannya sistem zonasi, Pemerintah harus berupaya untuk terus membenahi ketersediaan fasilitas pendidikan yang ada. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, meminta agar penerapan sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), insyaallah akan dievaluasi dan bila ada laporan masuk dari masyarakat soal zonasi.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Muhammad Taqwa mengatakan, penerapan sistem zonasi dalam proses PPDB online di Kota Balikpapan masih belum didukung oleh ketersediaan fasilitas pendidikan. Apalagi pelaksanaan sistem zonasi dalam proses PPDB tidak akan berjalan lebih baik, kalau tidak didukung oleh ketersediaan fasilitas pendidikan yang merata.
“Pemerintah harus berupaya untuk terus membenahi ketersediaan fasilitas pendidikan yang ada. Mulai dari kebutuhan ruang belajar, ruang kelas dan sekolah untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan bagi masyarakat Kota Balikpapan. Sehingga dapat berbanding lurus antara jumlah anak didik dengan jumlah fasilitas yang tersedia,” ucapnya.
Menurut politisi fraksi Gerindra, perlu kita ingat bahwa pendidikan ini adalah hak semua anak bangsa, dan tidak ada kebijakan ataupun sistem yang sempurna, tidak bisa mengakomodir semuanya tapi pasti ada solusi di dalamnya.
“Yang jelas zonasi ini sistem mekanismenya masih berjalan, pendaftaran dan administrasi sekolah masih berjalan, ini ada operatornya yaitu dari Diknas sendiri,” ungkapnya.
Dan mudah-mudahan lancar, kalau nanti ada masalah dan kendala yang dihadapi dalam perjalanannya PPBD, kita evaluasi kedepan.
“Dimana titik-titik masalahnya, dimana evaluasinya, dimana pembenahan-pembenahannya dan Diknas masih konsen mengawal soal ini,” terangnya. (to)
