BALIKPAPAN,PROKALTIM – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan ke-44 masa sidang III tahun 2021, yang dihadiri Wali Kota H Rahmad Mas’ud melalui video conference dilaksanakan di ruang rapat gabungan lantai 2 DPRD Kota Balikpapan, pada Senin (15/11) yang dimulai pukul 10.00 Wita.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Balikpapan Subari didampingi Budiono Sastro Prawiro, dan wakil Ketua DPRD Sabaruddin Panrecalle dan dihadiri oleh sejumlah fraksi dan instansi yang ada di lingkungan pemerintah kota (Pemkot).
Dalam rapat paripurna, agenda yang dibahas, yaitu Penyampaian Jawaban Wali Kota Balikpapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.
Terkait jawaban pandangan umum fraksi Golkar, Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud menyampaikan, Pemkot sependapat dengan fraksi Golkar agar tetap memberikan program stimulus sebagai perlindungan sosial terhadap warga miskin.
Serta jawaban pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Include Partai Kebangkitan Bangsa.
Pemerintah Kota akan tetap fokus untuk melaksanakan berbagai pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM daerah guna meningkatkan pelayanan masyarakat secara adil dan merata.
“Hal ini sebagaimana perwujudan Misi pertama yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Untuk tanggapan dan penjelasan atas Pemandangan Umum dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Rencana penerimaan retribusi daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp70,25 miliar.
Naik sebesar 45,25 persen jika dibandingkan dengan target penerimaan retribusi setelah perubahan APBD tahun anggaran 2021.
“Rasa optimis asumsi yang tinggi tersebut dikarenakan akan membaiknya perekonomian akibat dampak Covid-19,” tambahnya.
Untuk jawaban atas Pemandangan Umum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa Pemerintah Daerah diminta mengantisipasi keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak akibat pandemi Covid-19 atau bencana lainnya yang tidak bisa diprediksi.
Untuk jawaban Pemandangan Umum dari Fraksi Partai Demokrat mengenai Perda-Perda yang tidak ada sangsi yang tegas akan segera diaktifkan kembali dan dilakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat akan menjadi perhatian oleh Pemkot Balikpapan.
Terakhir terkait jawaban Pemandangan Umum dari Fraksi Gabungan mengenai usulan fraksi agar Pemkot dapat menaikan Pendapatan Daerah minimal 15 persen.
“Anggaran tersebut untuk membiayai kebutuhan pembangunan Kota yang memerlukan anggaran yang cukup besar dalam menjalankan program pembangunan prioritas yaitu program Pendidikan, Kesehatan dan program penanganan banjir, akan menjadi perhatian oleh Pemkot Balikpapan,” tuturnya.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Subari mengatakan, kesimpulannya adalah sebagaimana pandangan-pandangan fraksi, ada beberapa hal yang disodorkan, yaitu terkait dengan iuran BPJS kesehatan, juga penanganan banjir dan pendidikan.
“Ada 3 hal disampaikan Wali Kota Balikpapan, itu yang jadi fokus utama. Seperti penanganan banjir itu sebenarnya sudah ada agenda multiyearnya dan Pengendalian Banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal Kota Balikpapan,” kata Subari.
Dia juga menyampaikan, terkait dengan iuran BPJS Kesehatan Kelas 3 yang jadi perhatian kita semua.
“Untuk kategori peserta Penerimaan Bantuan Iuran (PBI), Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) penerima manfaat Pelayanan BPJS kesehatan Kelas 3,” ucapnya.
Ini menjadi fokus kita, karena iuran BPJS Kesehatan kelas 3 ini harus jelas, soalnya ini menyerap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan, sebesar hampir Rp 18 miliar di tahun 2021 ini.
“Belum lagi di APBD murni tahun 2022, anggarannya sebesar Rp 70 hingga Rp 80 miliar, itu harus jelas Perwalinya, kreteria-kreteria itu seperti apa, jangan sampai APBD kita sampai membengkak,” jelas Subari.
Dan terkait dengan pendidikan, masih banyak yang menjadi sorotan, yaitu infrastruktur.
“Wali Kota H Rahmad Mas’ud menjabarkan, tahun ini ada beberapa sekolah yang akan di multi year, yaitu di Balikpapan Regency membangun sekolah terpadu, juga di Balikpapan Barat bangun SMP,” bebernya.
Dan sampai tahun 2026, akan ada beberapa sekolah dibangun, yaitu di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur, selatan, dan Kecamatan Balikpapan Tengah.
“Artinya adalah upaya dari Pemkot Balikpapan untuk menjawab dari pandangan fraksi-fraksi DPRD Balikpapan,” ungkapnya.
Dan tahapan selanjutnya jawaban akhir fraksi-fraksi atas jawaban Walikota yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
“Kita berharap sebelum akhir tahun, APBD Murni 2022 bisa segera disahkan,”pungkasnya. (to)
