BALIKPAPAN,PROKALTIM – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan ke-11 masa sidang II tahun 2022, yang dihadiri Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud melalui video conference dilaksanakan di ruang rapat gabungan lantai 2 DPRD Kota Balikpapan, pada Selasa (28/6/2022) yang dimulai pukul 11.00 Wita.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh dan dihadiri oleh sejumlah fraksi dan instansi yang ada di lingkungan pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan.
Dalam rapat paripurna, agenda yang dibahas, yaitu penyampaian nota penjelasan Wali Kota Balikpapan atas rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021 di Ruang Rapat Gabungan lantai dua DPRD Balikpapan.
Untuk itu, Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh mengatakan, nota penjelasan Wali Kota menjadi syarat mutlak yang disampaikan sebelum melakukan proses pembahasan APBD tahun 2023.
“APBD Perubahan 2022 itu harus dilaporkan lebih dahulu pertanggungjawabannya,” kata Abdulloh.
Dia juga menyampaikan, laporan pertanggungjawaban Wali Kota Balikpapan tak mendapat masalah karena dianggap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil dari audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Lanjut Abdulloh, pihak DPRD tak perlu membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait hal tersebut.
“Pengecualian itu perlu kita buat pansus untuk tindaklanjutnya. Tidak ada permasalahan WTP, sudah diaudit BPK, terkecuali wajar dengan pengecualian,” ujar Ketua DPRD Balikpapan.
Politisi Golkar ini juga mengungkapkan, setelah melewati proses mendengarkan nota penjelasan Wali Kota Balikpapan, selanjutnya akan dilakukan rapat paripurna terkait mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Balikpapan. “Itu saja jadi syarat mutlak dan baru kita boleh melakukan pembahasan APBD berikutnya,” ungkapnya. (to)
