Masyarakat Menolak Ijin Tambang KJM,  DPRD Gelar RDP

PPU, PROKALTIM – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Kaltim Jaya Mineral (KJM) dan perwakilan masyarakat desa Labangka Barat, digelar di lantai III Gedung DPRD Kabupaten PPU, Kalimantan Timur (Kaltim), pada Senin (3/10/2022).

Dalam RDP tersebut, dipimpin langsung oleh Wakil I Ketua DPRD Kabupaten PPU Raup Muin dari fraksi partai Gerindra dan beberapa anggota DPRD Syarifuddin HR dari fraksi partai Demokrat dan Sudirman dari fraksi partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Wakidi dari fraksi partai PKS dan Sujiati dari fraksi partai Gerindra.

Digelar RDP karna adanya pengaduan dari perwakilan masyarakat desa Labangka Barat, Basuki atas penolakan kepada perusahaan pertambangan batubara PT KJM yang telah memiliki IUP OP dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 3131/K/30/MEM/2015 tentang perpanjangan izin usaha pertambangan batubara dalam rangka penanaman modal asing Kepada PT KJM tertanggal 16 Juni 2015, dengan keluasan konsensi penambangan 1.986 hektar mencakup wilayah desa Labangka Barat dan desa Babulu Darat.

RDP juga dihadiri Kepala Desa serta Sekretaris Desa Labangka Barat yang mana masyarakat desa Labangka Barat pun banyak yang juga tidak melakukan penolakan terhadap PT KJM bahkan banyak juga masyarakat yang memberikan dukungan terhadap perusahaan PT KJM dan pro dan kontra itu hal yang biasa terjadi.

Wakil I Ketua DPRD PPU sempat menghentikan RDP selama berjalan 30 menit, karna menunggu beberapa pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang sudah di undang.

Baca juga  H Aco: Komisi III DPRD Balikpapan Akan Awasi Proyek DAS Ampal

“Namun RDP ini pun tetap dilaksanakan setelah menunggu dari beberapa OPD terkait tidak juga bisa hadir termasuk Camat Babulu,” ujar Zulpani Paser selaku Ketua dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (AMPL) Kaltim yang juga mengikuti di forum RDP, saat menemui Wartawan Prokaltim.com.

Basuki nyampaikan, bahwa menolak dengan adanya kegiatan penambangan batubara oleh PT KJM di desa Labangka Barat dengan kajian secara ilmiah, bahwa rawan terkena dampak atas lahan persawahan sebagai penghasil Padi.

Hal ini pun dijelaskan dari Pihak PT KJM Haji Adri Salim, baik mengenai pola penambangan yang sudah diatur melalui Amdal serta menerangkan tanggungjawab dan kewajiban perusahaan PT KJM dalam menyalurkan kontribusi atau CSR kepada masyarakat dan desa Labangka Barat khususnya.

“Pola Penambangan pun tentu adanya pengawasan dari instan terkait tentunya instansi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten PPU,” ujar Salim.

Rauf Muin selaku Pimpinan RDP menyampaikan, bahwa dengan kehadiran perusahaan PT KJM yang akan melakukan kegiatan penambangan batubara di wilayah Kabupaten PPU khususnya di desa Labangka Barat dan desa Babulu Darat ini, tentu tidak dapat dihalangi dengan alasan telah mengantongi izin penambangan dari pemerintah pusat yang harus disambut baik oleh pemerintah daerah.

Anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat, Syarifuddin HR pun memaparkan, suatu ketentuan hukum jika menghentikan Operasi Produksi sebuah perusahaan yang secara Sah telah mengantongi izin akan dikenakan Sanksi Pidana.

Baca juga  Dirkrimsus Polda Kaltim Bongkar Praktik Tambang Ilegal di Desa Sukomulyo Sepaku

Maka dari beberapa anggota DPRD Kabupaten PPU lebih mengajak masyarakat dan pihak perusahaan untuk mengadakan kesepakatan dalam hal program-program ekonomi demi kemajuan dan kepentingan masyarakat secara umum khususnya desa Labangka Barat sendiri.

“Meskipun mengenai kelengkapan suatu legalitas untuk kegiatan houlling pengangkutan batubara ke pelabuhan milik Perumda PPU pun perlu ada kelengkapan,” imbuh Wakil I Ketua DPRD, Rauf Muin.

Kemudian, selanjutnya akan diagendakan kembali RDP yang akan menghadiri seluruh OPD terkait.

Menurut Ketua AMPL Kaltim, Zulpani Paser, yang juga terlibat di dalam Perusahaan PT KJM sebagai Humas menyampaikan setelah berakhirnya acara RDP kepada masyarakat desa Labangka Barat. Rudi yang juga bagian dari perwakilan dari masyarakat, untuk bisa bersama-sama membuat suatu program-program yang menyangkut kepentingan masyarakat desa tersebut.

“Bagaimana pun penambangan batubara ini adalah amanah dari Pemerintah Pusat yang wajib dilakukan oleh PT KJM yang sudah diberikan IUP OP,” jelas Zulpani Paser.

Hal ini secara gamblang disampaikan Zulpani Paser kepada masyarakat.

“Saya sebagai Humas PT KJM yang sudah selama ini kalian kenal dan sebagai teman kalian, bisa lebih mudah untuk menjalin koordinasi,” ungkap Zulpani Paser, kepada wartawan Prokaltim.com. (far)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Share Berita

Berita Terkait

Ikuti Berita ProKaltim.com dari Media Sosial


Kaltim News

Pendaftaran Kolomnis Kaltimsiana