BALIKPAPAN,PROKALTIM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) melantik 30 petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada pemilu 2024, di Hotel Novotel, pada Rabu (4/1/2022).

Berjumlah 30 anggota PPK itu akan bertugas di enam kecamatan Kota Balikpapan. Pelantikan itu dihadiri Assisten I Sekkot Zulkifli, Kepala Disdukcapil, Hasbullah Helmi, Forkopimda dan stakeholder terkait.

Ketua KPU Kota Balikpapan, Noor Thoha mengatakan, PPK merupakan perangkat yang akan menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan. “Setelah ini kita sedang berproses akan membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat keluruhan. Tahapan selanjutnya pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) yang datang dari rumah ke rumah,” ucapnya.

Lanjutnya, disatu sisi, pihaknya menjalankan fase-fase yang lain, yaitu tahapan pendaftaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sebentar lagi akan dilakukan verifikasi administrasi dan faktual.

“Untuk anggota PPK selanjutnya akan diberikan pembekalan nantinya,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan, nanti dari 30 anggota PPK akan didampingi kesekretariatan yang dilantik dari tiga pegawai Kecamatan.

“Juga diusulkan ke Wali Kota Balikpapan untuk di SK kan, jadi praktis di kecamatan itu ada delapan petugas, lima PPK dan tiga kesekretariatnya. Untuk PPK terdekat nanti dia akan membantu KPU untuk pembentukan PPS dulu, tujuannya agar terbangun komunikasi yang baik,” ucapnya.

Ditanyakan terdapat anggota PPK yang merupakan pekerja profesi kewartawanan dan lainnya, ia menjelaskan bahwa PPK ini lebih ke kesukarelaan.

“Kita merekrut PPK ini bukan merekrut orang nganggur, tapi merekrut orang yang betul-betul bisa bagi waktu, dia punya kesibukan tapi bisa bagi waktu. Karena apa, honornya tidak bisa mengcover kebutuhan hidup 24 jam dan itu bagi KPU tidak masalah dan kita juga menuntut harus profesional. Jadi sudah kita pertimbangkan,” jelasnya.

Kemudian yang tidak boleh anggota Partai Politik (Parpol), karena dia ada kepentingan politik. Kalau Wartawan tidak ada masalah, sebab di dalam komposisi penyelenggara ada akademisnya, LSM, media, itu malah semakin komplit. “Dulu rekrutmen KPU seperti itu, demikian ke bawah ada tokoh masyarakatnya dan lainnya, terutama afirmasi perempuan,” tambahnya.

Noor Thoha juga menyampaikan, untuk honor besarannya Rp 2,5 juta untuk ketua dan anggota di bawahnya. Angka itu berlaku selama delapan bulan kerja.

“Kalau untuk Pilkada 2024 itu tergantung dari evaluasi, bisa rekrut kembali, sangat tergantung instruksi dari KPU RI, tapi kalau ada pelanggaran tetap kita cut,” pungkasnya. (to)