BALIKPAPAN,PROKALTIM – Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-15 masa sidang II tahun 2023, yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan Muhaimin mewakili Wali Kota Balikpapan, yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan, pada Kamis (24/8/2023) yang dimulai pukul 09.00 Wita.
Dalam rapat paripurna, agenda yang dibahas, yaitu kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024 antara Wali Kota dan DPRD Kota Balikpapan.
Dan pengumuman pengesahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022.
Rapat dipimipin Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle. Dia mengatakan, tadi rapat paripurna, kesepakatan KUA-PPAS tahun 2024 telah disepakati, antara Wali Kota dengan DPRD Balikpapan.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, kami akan melakukan diskusi untuk mengesahkan APBD 2024 ini,” kata Sabaruddin, ditemui usai rapat paripurna.
Dia juga menyampaikan, akan melanjutkan pembahasan KUA-PPAS APBD perubahan tahun 2023. APBD Kota Balikpapan tahun 2024 mencapai Rp 3.660.663.159.275. Dan dengan jumlah pendapatan sebesar Rp 3.338.039.158.048.
Sementara itu, Sekda Kota Balikpapan, Muhaimin mengatakan, tadi rapat paripurna kesepakatan KUA-PPAS tahun 2024. Setelahnya akan ada pengesahan Perda APBD, KUA-PPAS yang sudah disepakati akan dilakukan evaluasi oleh Gubernur Kaltim.
“Nanti setelah dievaluasi, juga akan ada masukan-masukkan dari Gubernur Kaltim yang harus kita tindaklanjuti baik dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Balikpapan.
“Nah setelah Clear, baru bisa diparipurnakan pengesahannya,” ucapnya.
Ditanya apa yang disepakati dari TAPD Pemkot Balikpapan bersama Banggar DPRD Kota Balikpapan, Muhaimin menjelaskan, yang disepakati angka APBD tahun 2024 dari Rp 3,5 triliun menjadi Rp 3,6 triliun
“Ada kenaikan sekitar Rp 100 miliar dibanding tahun 2023 yakni Rp 3,5 triliun. Tapi masih bisa dilakukan evaluasi lagi oleh Gubernur,” terangnya.
Dia juga menyampaikan, akan dievaluasi lagi antara belanja yang akan dilakukan dengan pendapatan yang harus dicapai.
APBD tahun 2024 inikah sifatnya belum riIl ya. Masih berbicara terkait potensi pendapatan dan potensi belanja daerah. Beda dengan perubahan tahun 2023 sudah riil (balance).
“Nah mudah-mudahan setelah ini bisa segera dievaluasi dan tidak ada hal berat yang bisa diperbaiki. Dan setelah itu kami bisa fokus membahas APBD perubahan tahun 2023,” urainya.
Menurutnya, anggaran yang akan diprioritaskan untuk tahun 2024, dia menyampaikan, tetap program-program prioritas Wali Kota Balikpapan, yaitu program penanggulangan banjir, pendidikan dan kesehatan.
“Kan yang memang ada Mandatory Spending misalnya pendidikan itu harus 20 persen, kemudian kesehatan harus 11 persen, dan untuk infrastruktur 15 persen. Itu juga menjadi perhatian,” ucapnya.
“Apalagi sangat klop dengan program prioritas kepala daerah, yaitu penanggulangan kemiskinan, masalah pendidikan, kesehatan dan masalah penyediaan infrastruktur yang memadai,” pungkasnya. (to)
