BALIKPAPAN,PROKALTIM – Dari tahun ke tahun Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih terus menjadi persoalan. Kalaupun nanti sistem zonasi itu akan diubah harusnya juga akan dikombain dengan kearifan lokal yang ada di sekitar sekolah.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Doris Eko Rian Desyanto mengatakan, dengan kondisi sekarang, sekolah di kota Balikpapan banyak sudah di atas 65 persen. Sebenarnya kalau tahun depan kita sistem zonasinya dari segi sekolah dengan daya tampung kalau semua merata, pasti akan cukup.
“Apalagi wali murid, ingin anak-anaknya dekat dari lokasi sekolah. Kalau masalah pada PPDB itu akan tetap ditemukan tiap tahun, Sehingga perlu dilakukan penyempurnaan kalau bisa ada kombain dengan kearifan lokal,” kata Doris, kepada awak media, pada Rabu (23/8/2023).
“Jangan sampai warga yang tinggal di wilayah sekitar tidak diterima. Seperti yang pernah terjadi pada beberapa tahun sebelumnya, ada warga yang tinggal tidak jauh dari sekolah, pemisah hanya tembok rumah, namun warga tidak tertampung,” ujarnya.
Sementara itu, politisi fraksi Golkar menjelaskan, sesuai aturan, pemerintah hanya diperbolehkan menyediakan kapasitas sekolah negeri maksimal 70 persen dan dikelola oleh sekolah swasta 30 persen.
Untuk mencukupi data tampung sekolah negeri, pihaknya mendorong agar pemerintah kota mengambil alih pengelolaan sekolah swasta yang masih kesulitan mendapatkan siswa dan tanpa harus membangun sekolah baru.
“Meskipun sudah menerima bantuan operasional Sekolah (BOS), sekolah swasta yang kurang murid tersebut masih sulit untuk bertahan sehingga pemerintah perlu mengambil langkah agar untuk melakukan take over atau pengambil alih,” kata Doris kepada awak media.
Dan perlu dilakukan adanya peningkatan sekolah swasta yang sudah ada, khususnya untuk sekolah swasta yang hingga saat ini masih kurang diminati sehingga masih kekurangan murid. (to)
