BALIKPAPAN,PROKALTIM – Dalam pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024. Pembangunan sekolah masih menjadi program prioritas pembangunan infrastruktur di Kota Balikpapan, yakni pembangunan sekolah di kawasan Kecamatan Balikpapan Timur dan Balikpapan Tengah.
Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono mengatakan, usulan ini disampaikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023, yang menemukan masih ada beberapa wilayah belum memiliki fasilitas sekolah di kawasan Kecamatan Balikpapan Timur dan Tengah.
“Sekarang kan sedang membahas APBD murni 2024. Maka sesuai pengamatan dan pelajaran dari PPDB 2023 kemarin, kami di Komisi IV DPRD Kota Balikpapan telah mengunjungi beberapa lokasi,” kata Budiono, kepada awak media, pada Selasa (1/8/2023).
Budiono yang juga koordinator Komisi IV DPRD Balikpapan menyampaikan, ada dua lokasi di Balikpapan Tengah yang rencananya akan dibangun sekolah. Tepatnya di Jalan Joko Tole dan Jalan Beller. Kebutuhan pembangunan sekolah di sana, kata dia, karena secara zonasi Cuma ada 1 SMP yang ada di Balikpapan Tengah.
Selain itu, Pemkot Balikpapan bersama DPRD Balikpapan juga membahas pembangunan sekolah di Balikpapan Timur. Lokasi yang sudah dikunjungi DPRD Kota Balikpapan, kata dia, berada di Kelurahan Manggar.
“Kami sudah kunjungi dua lokasi itu, di Balikpapan Tengah dan Timur. Upaya kami untuk merealisasikan pembangunan itu untuk mengantisipasi PPDB. Dan sementara untuk Balikpapan Selatan sedang dibangun sekolah di Perumahan Regency,” ujarnya.
Dia juga mengatakan, saat ini ada 12 ribu lulusan SD. Di mana, tidak sampai 70 persen tertampung di sekolah negeri, padahal ini adalah kewajiban pemerintah. “Itu harus bisa menampung. 70 persen lulusan SD. Pembangunan sekolah itu salah satu upayanya,” katanya.
Kemudian, Budiono juga menyebut bahwa pemerintah bersama lembaga legislatif Kota Balikpapan juga harus peka dan memperhatikan kondisi sekolah-sekolah swasta. Di Balikpapan, kata dia, ada 3 SMP PGRI dan ada sekolah swasta seperti Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Azhar yang kondisinya memprihatinkan.
“Istilahnya hidup segan mati tak mau, ini contoh sekolah swasta yang harus diperhatikan agar mereka hari ini yang muridnya sedikit, mungkin karena dari sisi sarana dan prasarananya belum memadai. Salah satunya juga kualitasnya guru, maka pemerintah harus hadir,” ungkapnya.
Menurutnya, peningkatan kualitas sekolah swasta dilakukan dari peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) guru-guru atau tenaga pendidik. Selanjutnya memperhatikan kesejahteraan para guru.
“Hari ini baru uang gedung yang kami bantu, dari pemerintah kepada sekolah swasta. Maka ke depan kalau ada regulasi yang membolehkan, harus diperhatikan sekolah swasta,” pungkasnya. (to)
