PROKALTIM.COM, BALIKPAPAN – Setelah puluhan sopir bus Balikpapan-Samarinda melakukan aksi mogok di Terminal Bus Batu Ampar, Balikpapan, pada Rabu (18/10/2023) lalu. Dan kini DPRD Kota Balikpapan juga turut angkat bicara, menanggapi hal tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan maupun Pertamina harus turun kelapangan untuk melihat persoalaan yang ada.
“Jika dikatakan kuota di Balikpapan sudah cukup Kemana kok sampai ada aksi. Kan semua ada bagiannya masing -masing jangan sampai pas ribut baru turun, kan kasian masyarakat,” katanya, pada Selasa (24/10/2023).
Menurutnya, pengawasan terhadap pemanfaatan BBM Subsidi dan Non Subsidi juga perlu dilakukan pengawasan. Hal ini jangan sampai dimanfaatkan untuk mengetap BBM, dan disinyalir itu di SPBU Km 9 dan Km 15.
“Apakah ada yang ngetab BBM kan disinyalir seperti itu. Dan itu juga butuh pembuktian,” ucapnya.
Oddang juga menyampaikan, berdasarkan penelusurannya di lapangan para sopir kerap mengeluhkan atrean yang panjang. Untuk itu jangan sampai ini terjadi seolah ini terjadi pembiaran.
Lanjutnya, ada dua hal yang harus di lihat, jika mengatakan kuota Balikpapan cukup kemana sampai ada aksi mogok sopir bus. “Memang saat ini ada kecenderungan penambahan kendaraan yang notabene nya menggunakan BBM Solar ke Balikpapan,” ucapnya.
“Saat berkativitas di Balikpapan pasti mereka membutuhkan BBM. Yang tadinya mobil diperuntukkan disini akan tersedot di sana dan kedua yang ngetab. Jika memang ada penambahan kendaraan dari luar yang tidak bisa di prediksi ambil titik maksimalnya laporkan ke Pertamina. Sehingga ini untuk memperlancar arus lalulintas. Karena saat antrean ini dapat menggangu,” pungkasnya. (to)
