PROKALTIM.COM, SAMARINDA – Sejumlah gedung baru milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat kritik dari Anggota DPRD Kaltim Syafruddin. Ia menilai bahwa gedung-gedung tersebut tidak sesuai dengan standar kelayakan dan mengalami kerusakan.
Salah satu gedung yang menjadi sorotan Syafruddin adalah gedung baru Inspektorat Daerah yang diduga miring dan beberapa bagian retak. Ia juga mengkritik gedung Kadrie Oening Tower yang merupakan proyek pembangunan gedung perkantoran dan hotel bintang lima yang dikerjakan oleh PT Raka.
“Saya menilai proyek-proyek tersebut tidak sesuai dengan standar kelayakan. Artinya, Dinas PUPR tidak mengawasi proyek-proyek yang ada di bawah kewenangannya,” kata Syafruddin di Samarinda, Kamis (2/11/2023).
Syafruddin juga mempertanyakan pengujian terhadap gedung-gedung tersebut menyusul posisi gedung yang tampak miring secara kasat mata. Ia menduga ada indikasi korupsi di balik proyek-proyek tersebut.
“Kalau tidak ada pengujian, diduga ada indikasi korupsi di sana,” katanya.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim itu melakukan evaluasi atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim dengan peninjauan langsung ke lokasi-lokasi bangunan milik Pemprov Kaltim. Ia menyarankan ada perbaikan terhadap bangunan-bangunan itu.
Komisi III DPRD Kaltim, menurut Syafruddin, akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) guna menindaklanjuti proyek gedung baru Pemprov Kaltim. Sejumlah pihak terkait yang akan dipanggil, termasuk pimpinan PT Raka karena diduga terlibat dalam proyek Kadrie Oening Tower.
“Kadrie Oening Tower merupakan proyek pembangunan gedung perkantoran dan hotel bintang lima yang dikerjakan oleh PT Raka,” ujar Syafruddin.
Proyek gedung lain yang juga menjadi sorotan Komisi III DPRD Kaltim yaitu Rumah Sakit Korpri karena desain gedung dianggap jauh dari standar rumah sakit.
“Saya kira hanya kafe, karena saya lihat itu desainnya jauh dari RS,” ujarnya.
Gedung RS Korpri, menurut Syafruddin, merupakan proyek “ketiban duren” karena kualitasnya dinilai paling buruk dibanding proyek-proyek lainnya. Sejumlah persoalan terkait Gedung RS Korpri yaitu lantainya retak dan mengalami penurunan.
“Itu gedungnya seperti berhantu. Saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas proyek itu,” tuturnya.
Syafruddin berharap proyek-proyek gedung milik Pemprov Kaltim itu perlu segera mendapatkan perbaikan agar tidak membahayakan masyarakat. Ia juga mengingatkan agar Dinas PUPR Kaltim lebih profesional dan bertanggung jawab dalam mengawasi proyek-proyek yang ada.
“Kami akan bawa itu ke rapat komisi untuk menindaklanjuti. Kami tidak akan diam jika ada proyek-proyek yang merugikan rakyat,” ujarnya. (Adv/DPRD Kaltim)
