Sigit Wibowo Gelar Sosialisasi PDD ke-5 di Balikpapan Utara, Fokus Bahas Prioritas Kebijakan Publik
PROKALTIM,BALIKPAPAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo, kembali menyapa konstituennya melalui kegiatan Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-5 bertema “Prioritas Kebijakan Publik”. Acara ini digelar di lapangan voli, Jalan Tepo Kilometer 10, Perumahan Kumala Residence 4 Blok B/16 RT 52, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Jumat (30/5/2025).
Sosialisasi ini turut menghadirkan narasumber Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Bappeda Litbang Kota Balikpapan, Muhammad Wahdini, dan Joko Prasetyo. Acara dipandu oleh Imam Sutejo Kurniawan sebagai moderator, serta dihadiri Ketua RT 52, tokoh masyarakat, dan warga dari RT 51 dan 52.
Sigit Wibowo menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan menyampaikan pentingnya kebijakan publik yang bersumber dari aspirasi masyarakat.
“Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah untuk mengatasi persoalan masyarakat dan mencapai tujuan bersama. Maka dari itu, pemerintah harus menyerap dan merespons keluhan serta usulan warga,” ujar Sigit.
Ia menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung aspirasi kepada pihak yang berwenang, termasuk pemerintah daerah.
“Karena itu, kami hadirkan juga perwakilan dari Bappeda Kota Balikpapan, agar diskusi ini bisa langsung ditindaklanjuti,” lanjutnya.
Sigit menyoroti pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah, termasuk swadaya warga untuk membangun fasilitas publik seperti lapangan voli, yang menurutnya bisa diperjuangkan agar mendapat bantuan anggaran.
Sementara itu, Muhammad Wahdini menilai kegiatan ini sangat penting sebagai sarana mempererat komunikasi antara masyarakat, legislatif, dan pemerintah kota.
“Dengan kegiatan ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung. Ini lebih efektif daripada hanya lewat surat, karena bisa berdiskusi langsung dengan pengambil kebijakan,” jelas Wahdini.
Ia juga menekankan pentingnya pemenuhan hak dasar warga seperti infrastruktur jalan, drainase, dan akses pendidikan, terutama di kawasan Balikpapan Utara yang berpotensi mengalami lonjakan penduduk seiring pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
“Kegiatan seperti ini harus terus didorong agar pemerintah kota mendapatkan masukan langsung dari masyarakat dalam menyusun program prioritas,” pungkasnya. (to)
