PROKALTIM.COM, SAMARINDA – DPRD Kaltim mengusulkan agar Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, bisa memperhatikan nasib masyarakat yang berada di luar lingkar tambang.
Hal ini berkaitan dengan program Rumah Layak Huni (RLH) yang menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan.
Anggota DPRD Kaltim, M Udin, mengatakan bahwa program RLH merupakan salah satu upaya Pemprov Kaltim untuk mendorong kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Ia mengapresiasi keterlibatan perusahaan yang telah berkomitmen dalam membantu percepatan realisasi RLH.
“Perusahaan yang memiliki dana CSR maka sudah menjadi kewajiban memberikan pembangunan yang layak kepada masyarakat di lingkungan tersebut, bukan hanya pembangunan tapi juga akses jalan masyarakat sebagai sarana perputaran ekonomi,” ujar Udin, Sabtu (21/10/2023).
Udin menyebut, usulan pembangunan RLH di kabupaten/kota Provinsi Kaltim mencapai 5.135, dengan 10 keterlibatan perusahaan. Namun, ia mempertanyakan bagaimana dengan masyarakat yang tidak tersentuh dengan program RLH atau tidak mendapatkan bantuan CSR.
“Kita mempertanyakan nasib rakyat yang jauh dari lingkar tambang, kan pasti tidak terakomodir. Jadi hal seperti ini perlu dipikirkan juga oleh pemerintah,” jelasnya.
Udin menyarankan agar Pj Gubernur bisa melakukan evaluasi dan pemerataan pembangunan agar tidak ada masyarakat yang merasa terpinggirkan. Ia juga mengingatkan agar Pj Gubernur bisa melanjutkan program-program yang telah diluncurkan oleh Gubernur sebelumnya, termasuk RLH.
“Sekarang adalah tugas Pj melanjutkan program itu khususnya RLH. Masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan bareng-bareng,” ungkapnya.
Udin berharap Pj Gubernur bisa pro aktif membangun komunikasi dengan lembaga legislatif di Pemprov. Ia juga meminta Pj Gubernur untuk rutin melakukan kunjungan lapangan untuk menyerap aspirasi rakyat.
“Pj harus rutin melakukan kunjungan lapangan untuk menyerap aspirasi rakyat bukan hanya di gedung DPRD,” pungkasnya. (advertorial)
