PROKALTIM,BALIKPAPAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Muhammad Udin, mendesak perusahaan sawit agar menunaikan kewajibannya.
Diketahui, dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perkebunan, dijelaskan perusahaan sawit mempunyai kewajiban memberikan 20 persen hak plasma kepada masyarakat sekitar wilayah operasi mereka.
Namun, sejumlah perusahaan sawit tidak menunaikan kewajibannya itu. Untuk itu, dirinya mendesak sejumlah perusahaan sawit itu untuk taat pada peraturan tersebut.
Muhammad Udin mengungkapkan masih banyak permasalahan yang terjadi antara perusahaan sawit dan masyarakat terkait dengan pemberian hak plasma. Beberapa perusahaan sawit dinilai tidak menjalankan kewajiban mereka secara baik dan adil.
“Ada perusahaan yang memberikan plasma yang jauh dari lokasi kebun utama, ada yang tidak memberikan sama sekali, ada yang memberikan tidak sesuai dengan luas lahan yang dikuasai perusahaan. Ini sangat merugikan masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik sosial,” ucap Muhammad Udin, pada Kamis (30/11/2023).
M. Udin biasa disapa menegaskan pemberian hak plasma adalah kewajiban perusahaan berdasarkan regulasi soal perkebunan dan mereka harus mematuhinya.
Dia berharap, perusahaan sawit bisa menjadi mitra yang baik bagi masyarakat, bukan menjadi musuh yang merampas hak-hak mereka.
“Perusahaan sawit harus bertanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar kebun mereka, dengan memberikan hak plasma yang layak dan menguntungkan. Semoga masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan perusahaan sawit di daerah mereka,” ujarnya.
“Karena pemberian Plasma merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat sekitar kebun sawit,” imbuhnya.
Selain itu juga sebagai upaya kemandirian masyarakat, dengan memiliki lahan plasma, masyarakat bisa mengelola lahan secara mandiri dan mendapatkan pendapatan dari hasil panen sawit.
“Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap perusahaan sawit serta Kami akan terus mengawasi dan mengawal pelaksanaan kewajiban plasma ini, agar tidak ada lagi perusahaan sawit yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat,
hingga mereka bener-bener menunaikan kewajiban mereka,” tegas Udin. (*)
